Begini Permintaan Jokowi Perihal Permasalahan Daerah


SURATKABAR.ID – Dalam pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3/2017), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tak setiap permasalahan di daerah diadukan kepadanya.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pertemuan rutin digelar tiap empat atau enam bulan sekali. Dengan demikian, Presiden dapat mendengar berbagai keluhan langsung dari masyarakat dan dapat mengatasi berbagai kendala serta hambatan yang ada. Demikian sebagaimana diterbitkan dalam Republika.

“Saya kira hubungan ini bisa dengan Bu menteri, Pak Teten Masduki, bisa dengan saya. Saya ingin mendengar paling tidak setiap empat bulan, enam bulan ada pertemuan lah dengan saya, biar saya bisa dengar langsung. Tapi juga, jangan sampai persoalan-persoalan daerah di bawa ke saya, dikit-dikit saya, ndak lah,” demikian permintaan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Presiden menyampaikan, tak semua permasalahan diselesaikan oleh Presiden secara langsung. Bukankah masih terdapat peran pemerintah daerah seperti gubernur dan juga menteri untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di daerah.

Baca juga: Roy Suryo: Kasihan Presiden Jokowi

“Nanti gubernur kerjanya apa, bupati kerjanya apa, menteri kerjanya apa. Oo… ini ke menteri ya sudah selesaikan ke menteri, bupati selesaikan ke bupati, tidak semua di saya,” tandasnya.

Melalui pertemuan AMAN, Presiden Jokowi mendorong agar para kepala daerah di Indonesia mampu menyelesaikan problem yang berkaitan dengan lingkup kerjanya. Tak perlu bila setiap ada persoalan di daerah kemudian dibawa sampai ke meja Jokowi dan meminta penyelesaian. Bila semua persoalan di daerah kemudian diselesaikan oleh presiden, maka kepala daerah menjadi tak ada gunanya. Seharusnya kepala daerah mampu menjadi solusi.

Kesibukan Jokowi

Adapun usai menerima AMAN, Jokowi langsung menggelar rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden dengan topik ‘Lanjutan Pembahasan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial’.

Baca juga: Soekarno Memulai, Akankah Jokowi Berani Pindahkan Ibu Kota?

Kemudian, pada pukul 14.30, orang nomor satu di Indonesia itu dijadwalkan kembali menggelar ratas dengan topik pembahasan ‘Evaluasi Implementasi Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara’.

Setelah menggelar dua ratas, mantan Wali Kota Solo itu menyambung dengan gelaran ratas di Kantor Presiden pada pukul 15.30. Kali kemarin, ratas terakhir berisi pembahasan mengenai ‘Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan’.