Bikin Paspor Harus Punya Tabungan Rp 25 juta, Ini Alasannya


SURATKABAR.ID – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memiliki kebijakan baru terkait permohonan pembuatan paspor. Salah satu syarat wajibnya, pemohon harus memiliki tabungan atas namanya dengan jumlah minimal Rp 25 juta.

Kebijakan baru ini ditetapkan sesuai dengan surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak 1 Maret 2017 lalu.

Namun, apa alasan sebenarnya yang mendasari kebijakan ini?

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Cucu Koswala menuturkan bahwa kebijakan ini dibuat untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

“Ini biasanya terjadi (perdagangan orang) kalau dari pemohon paspor dengan maksud misalnya kunjungan, ziarah, atau yang lain, tapi nantinya mereka tidak kembali ke Indonesia. Kemudian di sana mereka jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural,” ungkap Cucu, dilansir kompas.com.

Baca juga: Setelah Essien, Samuel Eto’o Juga Bakal Gabung Persib?

Untuk itu, pemohon yang ingin menjadi TKI di luar negeri, wajib menyertakan sejumlah berkas dan keterangan dari pihak terkait. Keterangan tersebut dari Kementerian Tenaga Kerja dan badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sementara untuk pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan lain, ditetapkan persyaratan berikut:

  1. Untuk keperluan menunaikan ibadah haji khusus/umroh, meminta rekomendasi dari Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji khusus Umroh (PPIH/PPIU).
  2. Untuk keperluan magang dan program bursa kerja khusus, meminta surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja.
  3. Untuk kunjungan keluarga, meminta surat jaminan dan fotokopi paspor dari keluarga yang dikunjungi.
  4. Untuk keperluan wisata, melampirkan buku tabungan atas nama pemohon dengan nominal sekurang-kurangnya Rp 25 juta.

Selain syarat tersebut, sejumlah destinasi negara tujuan juga diperketat karena kerap menjadi sasaran para pekerja. Negara ini antara lain Malaysia, Timur Tengah, Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaSetelah Essien, Samuel Eto’o Juga Bakal Gabung Persib?
Berita berikutnya7 Fakta Mengerikan Tentang Komunitas Pedofil Facebook