Yusril Tegaskan Jika Parpol yang Terlibat Korupsi e-KTP Bisa Dibubarkan


SURATKABAR.ID – Prof DR Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar FH UI sekaligus Pakar Hukum Tata Negara memberikan penjelasan mengenai adanya kemungkinan pembubaran partai politik (Parpol) yang terlibat dalam mega korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Pendapat Yusril yang terbitkan republika.co.id, Jumat (10/3/2017) berkaitan dengan dugaan banyaknya parpol yang turut mendapatkan guyuran uang haram dari praktik korupsi berjamaan pada pengadaan e-KTP.

Saat ini berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, yang saat ini sudah jadi tersangka disebutkan beberapa nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat pemerintahaan.

Terdakwa Irman menyebutkan beberapa partai politik, termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek KTP-el yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 triliun dari nilai proyek sebesar 5,9 triliun itu.

Baca Juga: Disebut Telah Kecipratan Uang Korupsi e-KTP, Politisi PKS Ini Berkelit

“Besarnya nilai uang yang digunakan untuk menyuap, menunjukkan kasus ini merupakan kasus besar yang mempermalukan bangsa dan negara. Karena itu, kasus ini harus diungkap sampai tuntas,” tulis Yusril.

Yusril menganggap KPK harus mengusut kasus ini secara tuntas, tidak hanya sampai pada dua terdakwa yang saat ini sudah berhadapan dengan hakim di persidangan.

Lebih lanjut, Yusril mengingatkan jika parpol adalah instrumen politik penting dalam sebuah sistem politik dan demokrasi dibawah di bawah UUD 45. Karena hal tersebut, parpol wajib bersih, berwibawa, dan bebas KKN seperti yang digagas di awal reformasi.

“Tanpa itu, negara ini akan tenggelam dalam kesuraman. Ekonomi akan runtuh, demokrasi akan terkubur, dan integrasi bangsa akan menjadi pertaruhan,” lanjut Yusril.

Ketika disinggung masalah kemungkinan pembubaran parpol karena terlibat dalam korupsi besar-besaran ini, Yusril menyatakan jika masalahnya cukup panjang dan berliku. Ia menegaskan jika UU Tipikor memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum temasuk KPK untuk menyidik kejahatan korporasi.

Korporasi yang dimaksud dalam UU Tipikor tersebut termasuk diantaranya parpol.

“Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, berwenang untuk memutus perkara pembubaran parpol,” tulis Yusril.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut menyatakan jika parpol bisa dibubarkan jika melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan UUD 45.

“Memang menjadi pertanyaan, jika partai terlibat korupsi, apakah parpol tersebut dapat dibubarkan MK dengan alasan perilakunya itu bertentangan dengan UUD 45?” lanjut Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan jika dari perspektif hukum pidana, terkait kejahatan korporasi, maka jika sebuah korporasi melakukan kejahatan, maka pimpinannya yang dijatuhi hukuman. Parpun pun juga demikian, jika terbukti melakukan kesalahan maka pipinannya yang dihukum tetapi parpolnya tidak bisa bubar.

“Karena yang berwenang memutuskan parpol bubar atau tidak bukanlah pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung dalam perkara pidana. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersendiri, yakni perkara pembubaran partai politik,” terang Yusril.

Yusril memberikan catatan jika berdasar Pasal 68 UU MK dan Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2014, yang memiliki hak untuk mengajukan pembubaran parpol ke MK adalah pemerintah.

“Apakah mungkin pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini akan mengambil inisiatif mengajukan permohonan pembubaran parpol, termasuk membubarkan partanya sendiri, PDIP? Yang disebut terdakwa Irman turut menikmati uang suap pekara KTP-el?” tulis Yusril.

Meskipun Yusril menyangsikan Presiden Jokowi akan mengajukan pembubaran parpol, ia menyatakan jika masih ada kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Pertama adalah dengan keputusan pengadilan tetap yang menyatakan jika partai yang dimaksud secara sah telah melakukan tindakan korupsi dan pimpinannya dijatuhi hukuman.

“Kedua, jika ada desakan publik dan desakan politik yang begitu keras, yang mendesak Presiden untuk mengambil langkah mengajukan perkara pembubaran partai yang telah terbukti melakukan korupsi ke Mahkamah Konstitusi,” beber Yusril.

Bagi Yusril, pembubaran parpol itu sangat penting untuk pembelajaran politik dan demokrasi. Menurutnya, MK sangat perlu untuk memutuskan bahwa parpol yg melakukan korupsi adalah partai yang melakukan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Atas dasar itulah MK menyatakan bahwa perbuatan parpol tersebut adalah bertentangan dengan UUD 45 dan karena itu cukup alasan konstitusional untuk membubarkannya,” pungkas Yusril.