Bongkar Korupsi e-KTP, KPK Diminta Waspadai ‘Serangan’ Balik


SURATKABAR.ID – Pada Kamis (9/3/2017) peradilan kasus korupsi e-KTP atau kartu  tanda penduduk elektronik digelar. Dalam peradilan tersebut Irene Putri selaku jaksa penuntut umum mengungkapkan sejumlah nama besar yang punya kekuasaan politik di negeri ini.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas ikut bicara atas kasus mega korupsi tersebut. Kasus korupsi e-KTP mulai menyentuh aspek cegah dan penindakan secara integratif.

“Kasus tersebut terindikasi corruption by design yang menjadi obyek bisnis kumuh dan gelap oleh oknum birokrat, anggota DPR, pebisnis, serta kelompok calo,” jelas Busyro, dikutip di tempo.co.

Busyro mengungkapkan jika pimpinan KPK yang dulu merekomendasikan untuk tidak meneruskan desain e-KTP versi Menteri Dalam Negeri Gamawa Fawzi.

Baca juga: DPR Disebut Sebagai Lembaga Terkorup, Ini Reaksi Keras Setya Novanto

“Pimpinan KPK merekomendasikan e-KTP yang berfungsi sebagai SIN (system identity number) yang multifungsi,” paparnya.

e-KTP multifungsi ini, kata Busyro, termasuk untuk kepentingan pemilu karena tidak memungkinkan para oknum untuk menggunakan KTP palsu. Dan kasus ini sekarang sudah dibungkus oleh KPK jilid 4. Dalam kesempatan tersebut, KPK diminta untuk berhat-hati dengan adanya serangan balik.

“Sudah tampak serangan politik, yaitu melalui revisi UU KPK tanpa argumen dan nalar hukum, melainkan hanya bermaksud memutilasi KPK,”  paparnya.

Nah, sekarang ini tergantung pada loyalitas KPK sebagai lembaga yang idependen dan professional.

Baca juga: Mencekam! Menjelang Dibeberkannya Arsip Rahasia Amerika Soal Tragedi 1965

“Sekarang berpulang kepada pimpinan KPK untuk membuktikan loyalitas tunggalnya kepada KPK sebagai lembaga independen yang profesional. Saya kira, masyarakat sipil sebagai kekuatan demokrasi otentik akan mendukung KPK,” papar Busyro.

Tidak hanya Busyro saja yang meminta KPK untuk berhati-hati setelah ungkap kasus korupsi ini ke publik, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting juga meningatkan hal yang serupa.

“Dengan karakteristik kasus (KTP-El) yang demikian besar, potensi pelemahan terhadap KPK juga akan terbuka lebar,” papar Miko pada Jumat (10/3/2017) seperti yang tertera di republika.co.id.