Akhirnya Freeport Melunak


SURATKABAR.ID – Induk dari PT Freeport Indonesia, Freeport-McMoRan Inc, sebelumnya sudah mengancam akan mengajukan gugatan arbitrase sehubungan dengan permasalahan dengan pemerintah Indonesia.

Namun rupanya ancaman tersebut tak bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah telah menerima permintaan perundingan dari perusahaan pertambangan emas dan tembaga di Papua Barat tersebut. Demikian kami wartakan kembali dari JPNN.

”Kita tunggu saja nanti hasil [perundingan]nya bagaimana. Saya kira sementara harus berunding dulu. Kecuali nanti sulit, ya” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (01/03/2017).

Sebelumnya, Richard C. Adkerson selaku CEO Freeport McMoRan Inc memberikan tenggat maksimal 120 hari untuk melakukan perundingan yang menjadi jalan terakhir. Tenggat ini diberikan sebelum kedua pihak berpotensi mengadu ke arbitrase internasional.

Baca juga: Memanas! Freeport: Kami Lawan Indonesia

Adkerson juga mengatakan bahwa seluruh pemegang saham Freeport menolak perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah.

Sengketa antara pemerintah dan perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu merupakan imbas dari penerbitan UU No 4 Tahun 2009 perihal Mineral dan Batu Bara. Undang-undang tersebut mengharuskan agar semua perusahaan pertambangan yang memegang kontrak karya memilih memegang KK atau IUPK.

Sebagai konsekuensinya, maksimal pada 2014, pemegang KK diwajibkan memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam waktu lima tahun. Sebagai contoh, Perusahaan pertambangan nikel PT Vale Indonesia memilih tetap memegang KK dengan konsekuensi membangun smelter.

Sementara itu, Freeport baru membangun fasilitas pengolahan konsentrat di Gresik, tapi belum sampai ke tahap pemurnian. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah lantas menerbitkan status IUPK untuk Freeport yang disertai dengan pemberian izin ekspor.

Terkait permintaan jaminan stabilitas investasi yang diminta Freeport, Jonan menandaskan agar pemerintah menjamin peraturan tidak diubah meski pemerintahan berganti.

”Kami bilang kami menjaga komitmen, kok. Apa yang sudah diperjanjikan, selama tidak melanggar UU, kami jalankan,” tandas mantan menteri perhubungan tersebut.

Sementyara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menambahkan, pemerintah tidak pernah memaksa dan menekan perusahaan tambang untuk mengubah status izin. Pemerintah juga tidak mungkin membangkrutkan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.

Baca juga: Terungkap! Karena Ini Pemerintahan Era SBY Tak Berdaya Hadapi Freeport

Bambang juga mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi pertambangan yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memperbaiki penerimaan negara dan meningkatkan nilai tambah bagi industri domestik. Walaupun kebijakan tidak bermaksud untuk membangkrutkan institusi bisnis, keuntungan yang didapatkan pun tidak boleh di luar kewajaran.

”Kebijakan ekspor itu terukur. Dan yang paling utama adalah memberikan kesempatan bagi perusahaan yang serius mengembangkan hilirisasi,” tegas Bambang.