Jokowi: Kalau Tergantung APBN, Sampai Kiamat Enggak Selesai


    SURATKABAR.ID – Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak 71 tahun lalu, namun sayang infrastrukturnya masih tertinggal bila dibanding dengan negara-negara tetangga. Apa kendalanya?

    Diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo, yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur selama puluhan tahun tersebut adalah terlalu mengandalkan APBN. Demikian seperti direportasekan kembali dari Detik.

    Hal ini disampaikan Jokowi saat acara pertemuan dengan sekitar 3.000 Warga Negara Indonesia (WNI) di International Convention Center (ICC) Sydney, Australia, Minggu (26/02/2017).

    Pendapat Jokowi terkait hal ini, untuk pembangunan infrastruktur selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019 saja, sedikitnya dibutuhkan dana Rp 5.400 triliun. Namun negara hanya sanggup membiayai sebesar Rp 1.500 triliun lewat APBN.

    Baca juga: Hii! Ada Penampakan Ini Pada Foto Tim Madame Tussauds Bersama Presiden Jokowi di Istana Negara

    “Banyak yang bertanya kepada saya, selain dari APBN duitnya darimana? Ini kebutuhan dalam 5 tahun kebutuhan Rp 5.400 triliun. APBN hanya bisa Rp 1.500 triliun. Sisanya dari mana? Ya dari swasta,” beber Jokowi.

    Di samping itu, Jokowi juga menyinggung sekuritisasi sebagai solusi.

    Seperti diketahui, sekuritisasi (securitization) yaitu pengonversian sekelompok piutang dan jenis yang sama (biasanya kredit) menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan.

    Sekuritisasi meliputi piutang pokok dan bunga; kredit yang disekuritisasikan biasanya ialah kredit yang berkualitas tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat risiko kredit; dengan konversi kredit dan piutang, bank dapat meningkatkan rasio modal dan menerbitkan kredit-kredit yang baru; surat berharga yang akan dijual oleh bank kepada investor dijamin oleh aset yang akan dikonversikan sehingga sering disebut sebagai sekuritas terdukung aset (asset backed securities).

    “Nanti bisa sekuritisasi, dengan cara model-model pembiayaan seperti itu, dan lainnya, bisa selesai, tapi kalau yang tergantung APBN, sampai kiamat enggak selesai. Ada rakyat butuh, provinsi butuh airport, provinsi butuh jalan tol, kita hanya andalkan dari APBN enggak akan selesai sampai kiamat,” katanya lagi.

    Selain persoalan dana, Jokowi menambahkan, tertinggalnya pembangunan infrastruktur terjadi karena lambannya pengambilan keputusan di tingkat birokrasi. Sebagai contohnya, ia menerangkan bagaimana proyek rel kereta api Sulawesi yang sudah direncanakan puluhan tahun lalu, namun baru terealisasi pada tahun 2015 lalu.

    “Pembangunan jalur kereta api, saya selalu putuskan, karena ini keputusan politik, jalur kereta api di Sulawesi, itu keputusannya sudah puluhan tahun, tapi belum diputus-putus,” imbuh Jokowi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lalu bercerita soal realisasi tol laut, yang dimulai dengan membangun pelabuhan besar baru, maupun memperbesar pelabuhan yang sudah ada di banyak pulau, tak lagi hanya mengandalkan Tanjung Priok di Jakarta.

    “Jadi contoh misalnya pelabuhan baik yang besar maupun kecil, semua provinsi butuh, tapi konsentrasi ke pelabuhan besar dulu, ini ada tol laut agar kapal besar bisa bersandar dulu dari Barat ke Timur. Kalau kecil enggak mungkin kapal bersandar,” jelasnya.

    Baca juga: Mantan Ketua MK Sebut SBY Rajin Prihatin, Jokowi Itu Kerja, Kerja

    Sampai saat ini, pelabuhan besar memang baru tersedia di Tanjung Priok, Jakarta. Sedangkan dalam waktu dekat pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara akan diselesaikan.

    “Nanti masuknya ke Tanjung Priok saja, kalau di Tanjung Priok terus masuknya, pulau lain dapat apa. Harus dibangun, jadi bangun Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kemudian di Priok ada New Priok, Pelabuhan Makassar, dan Sorong masih dalam proses persiapan lahannya,” tutupnya.