Jika Freeport Hengkang, Perusahaan Ini Siap Biayai Pengelolaan Tambang di Papua


SURATKABAR.ID – Pemerintah Indonesia belakangan ini berselisih pendapat dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Polemik tersebut membuat banyak yang berspekulasi jika Freeport akan hengkang dari Papua.

Ternyata desas desus mengenai Freeport yang kemungkinan meninggalkan Indonesia disambut oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengaku siap untuk memberikan pembiayaan jika ada perusahaan negara ataupun swasta yang akan mengelola lahan tambang Grasberg di Papua.

“Kalau memang bagus kenapa tidak, kemudian lihat proyeknya. Tapi ya kami tetap harus analisa dulu,” ungkap Jahja, Rabu (22/2/2017), dikutip dari cnnindonesia.com.

Jahja menambahkan jika pihaknya tetap berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak dibidang tambang. Tetapi jika perusahaan yang mengajukan kredit memiliki citra positif dan kinerja yang baik, maka BCA akan terbuka memberikan pembiayaan.

“Kami memang selektif, tapi bukan berarti tidak ada. Yang betul-betul perusahaan besar itu kami kasih pembiayaan, kayak misalnya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM),” terangnya.

Diberitakan sebelumnya jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan jika Freeport diminta untuk berhenti beroperasi pada 2021 jika perusahaan asal Amerika itu kalah dalam persidangan internasional atau arbitrase.

Menteri ESDM Ignasius Jonan juga melontarkan pernyataan yang cukup keras perihal Freeport.

“Pemerintah Indonesia sudah memberikan opsi yang cukup fair kepada PTFI terkait keberlangsungan operasionalnya di Indonesia,” kata Jonan saat mengisi kuliah umum bertajuk “Menciptakan Pemuda Sadar Energi untuk Kemandirian Energi Bangsa” di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017), dikutip dari republika.co.id.

Ia juga membandingkan pemasukan Freeport ke negara masih kalah jauh dibandingkan dengan industri rokok. Royalti dan pajak yang dibayarkan PTFI 25 tahun terkahir sekitar Rp 8 triliun per tahun, sementara pembayaran cukai rokok satu tahun pada 2015 sebesar Rp 149,5 triliun.

Freeport sejak 12 Januari 2017 sudah tak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga. Mereka karena menolak beberapa poin yang diminta pemerintah misalnya saja, perusahaan yang menolak untuk mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti yang diinginkan oleh pemerintah melalui PP Nomor 1 Tahun 2017.