Terkait Freeport, Jokowi: Kalau Sulit Diajak Musyawarah, Saya Akan…


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyampaikan penyataanya mengenai ketegangan antara pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Presiden menyatakan segera mengambil sikap jika Freeport enggan untuk diajak berunding.

“Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017), dikutip dari kompas.com.

Meski demikian, Jokowi menyatakan jika selama proses negosiasi masih berlangsung, ia menyerahkan semua proses kepada menteri terkait.

Baca Juga: Saya Kira Freeport itu Gajah, Tapi Ternyata Hanya Sapi

“Sekarang ini biar menteri dulu,” ujar Jokowi.

Mantan walikota Solo tersebut menegaskan jika pemerintah sedang mencari jalan agar tidak ada yang merasa dirugikan atau berat sebelah.

“Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis,” ujar Jokowi.

Kemudian Presiden kembali memberi penegasan jika dirinya akan mengambil sikap jika Freeport sulit untuk diajak berunding.

“Tapi ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” tegas Jokowi.

Beberapa waktu yang lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan juga berkomentar cukup tegas perihal polemik dengan PTFI. Ia berkukuh jika pemerintah sudah memberikan kebijakan yang cukup bagus untuk perusahaan tambang asal Amerika tersebut.

“Pemerintah Indonesia sudah memberikan opsi yang cukup fair kepada PTFI terkait keberlangsungan operasionalnya di Indonesia,” kata Jonan, di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017), dikutip dari republika.co.id.

Jonan kemudian mengungkit kontribusi PTFI ke Indonesia selama ini yang masih kalah jauh dibandingkan dengan pemasukan pemerintah melalui industri rokok. Menurutnya, royalti dan pajak yang dibayarkan PTFI 25 tahun terkahir sekitar Rp 8 triliun per tahun, sementara pembayaran cukai rokok satu tahun pada 2015 sebesar Rp 149,5 triliun.

Sebelumnya dikabarkan jika PTFI menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada kontrak karya.

Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.