DPR Akan Bahas Hak Angket ‘Ahok Gate’ Maret, Berikut Alasannya


    SURATKABAR.ID – Hak angket terkait status Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan dibahas pada sidang paripurna penutupan masa sidang yang bakal digelar pada Kamis (23/1/2017) yang akan datang.

    Tetapi, karena baru sebatas usulan saja maka eksekusi dari hak angket itu sendiri baru akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang pada 15 Maret 2017.

    “Sebagai usulan, suratnya sudah masuk ke pimpinan dan sudah meneruskan untuk dibacakan di paripurna terdekat. Sekaligus di paripurna terakhir masa sidang ini,” papar Fadli Zon yang merupakan Wakil Ketua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan,  Jakarta Selatan pada (21/2/2017), dikutip di tribunnews.com.

    Sejauh ini, baru 93 anggota DPR saja yang menandatangani hak angket yang diberi nama ‘Ahok Gate’ tersebut. Dan julah itu bersal dari empat fraksi saja. Fadli Zon menyebutkan jika julah tersebut sudah memenuhi syarat pengajuan hak angket.

    Baca juga: Gerindra: Jangan Sampai Karena ‘Ahokgate’, Presiden Diimpeachment

    “Masih tetap karena sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Empat fraksi ada 93 orang kalau tidak salah. Bukan seperti petisi,” jelas Politisi dari dari Partai Gerindra tersebut.

    Seperti yang diketahui, usulan hak angket Ahok Gate tersebut muncul setelah mantan Bupati Belitung Timur itu kembali menjabat sebagai Gubernur Jakarta setelah masa cuti kampanye.

    Setelah diproses oleh Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri yang kemudian meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MD) untuk meperjelas ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

    Pihak Ketua MA yakni Hatta Ali menyebutkan jika hal tersebut tidak memerlukan fatwa MA lantaran bisa diselesaikan oleh biro hukum di Kemendagri. Berdasarkan pada pasal 83 UU tentang Pemda kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

    Baca juga: Ahok Diberhentikan atau Tidak? Ini Jawaban MA

    Namun , pemberhentian sementara itu terkait ancaman hukuman di atas lima tahun penjara, tindak pidana korupsi terorisme, makar dan memecah belah NKRI. Dan dakwaan kepada Ahok ada dua alternatif pasal, yakni Pasal 156 huruf a KUHP atau 156 KUHP.

    Pasal 156 KUHP ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Dan pasal 156 a KUHP hukumannya paling lama 5 tahun. Dan Kemendagri masih menunggu tuntutan jaksa pasal mana yang akan dipergunakan. Tjahjo mengaku tidak akan mengubah keputusannya sampai benar-benar jelas.