Luhut Sebut Freeport Kampungan


SURATKABAR.ID – Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyebutkan jika PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai badan usaha tidak mengikuti tata kelola korporat yang baik lantaran telah mengancam bakal merumahkan sejumlah karyawan dengan dalih tidak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga.

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini menyebutkan jika sebagai perusahaan multinasional, tidak bagus jika Freeport untuk begitu saja melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena menurutnya, manajemen dan pegawai merupakan prinsip terpenting dalam mengelola suatu badan usaha.

“Itulah saya bilang, (Freeport) kampungan itu. Kalau perusahaan profesional tentu tidak boleh seperti itu. Dia harus negosiasi term-nya, bukan langsung lay off,” papar Luhut saat dijumpai di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Selasa (21/2/2017), seperti yang tertera di cnnindonesia.com.

Ia menambahkan jika permasalahan PHK ini bukanlah ancaman yang mempan bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, beban moral yang paling tinggi tentu saja dialami oleh Freeport sendiri yang berlaku sebagai pengguna tenaga kerja. Jika PHK merupakan jalan keluar dari Freeport, tentu saja kelangsungan hidup para pegawai setelah dirumahkan merupakan tanggung jawab bagi perusahaan sendiri.

Baca juga: Diancam Bos Freeport, Indonesia Tak Gentar Sedikitpun

“Tidak ada perusahaan multinasional seperti Freeport me-lay off pegawainya untuk menekan pemerintah. Di seluruh dunia, pegawai itu tanggung jawab perusahaan. Tidak ada ancaman bagi saya,” katanya lagi.

Tanggapan Menteri ESDM Mengenai Ancaman Freeport

Sementara Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan jika Freeport merupakan perusahaan yang tidak baik lantaran berniat melakukan PHK. Ia lalu menyebutkan jika seharusnya pihak Freeport bisa lebih bijak dan matang dalam mengambil keputusan untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang tengah dihadapi.

“Perusahaan yang baik menganggap pegawai adalah aset paling penting. Tidak digunakan untuk keputusan pertama, pemberhentian adalah keputusan terakhir,” papar Johan.

Baca juga: Memanas, Freeport Beri 120 Hari Agar Jokowi Patuhi Kontrak Karya

Pernyataan tersebut terkait apa yang telah diungkapkan oleh Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Inc. Ricard Adkerson yang menyebutkan jika perusahaan akan melakukan PHK bersamaan dengan penghentian masa produksi dalam 10 hari ke depan. Dan rencananya, pihak perusahaan akan memangkas 10 persen karyawan dan mengubah kontrak 12 ribu pekerjanya.

Hal tersebut dilakukan karena sejak aktivitas ekspor Freeport terhalang oleh Peraturan menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017.  Peraturan tersebut menyebutkan jika izin ekspor bagi Freeport bisa diberikan asal izin Kontrak Karya (KK) Freeport berubah menjadi Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Karena hal itulah, Freeport meminta perubahan status menjadi IUPK. Tetapi, Freeport tidak serta merta menyetujui aturan yang telah ditetapkan pemeintah. Freeport meminta kepastian fiskal yang aturannya sesuai dengan KK dan tidak mengikuti ketentuan perpajakan tetapi mengikuti ketentuan berlaku (prevailing).