Ahok Diberhentikan atau Tidak? Ini Jawaban MA


    SURATKABAR.ID – Seperti diketahui, sebelumnya Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) dalam menyikapi status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Mewartakan kembali dari Kompas Nasional, Tjahjo Kumolo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Selasa (21/02/2017) berbekal sebuah surat yang sudah ditandatangani oleh Hatta Ali sebagai Ketua MA.

    “MA tidak bisa memberikan fatwa hukum karena sedang proses di pengadilan,” terang Tjahjo membacakan surat tersebut.

    Pemerintah saat ini memang tengah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan dilayangkan oleh Advokat Cinta Tanah Air. Presiden Jokowi digugat karena membiarkan Ahok kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Diberhentikan, Begini Tanggapan Jokowi

    Advokat Cinta Tanah Air menuntut agar pemerintah segera memberhentikan Ahok untuk sementara, mengingat saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa kasus penodaan agama.

    “Saya paham. Kalau MA buat fatwa, ‘kan, akan memengaruhi pengadilan yang sekarang sedang tahap saksi-saksi,” tutur Tjahjo.

    Tjahjo juga sudah menyampaikan surat dari MA tersebut ke Presiden Joko Widodo. Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi mengenai putusan yang harus diperbuat.

    Namun, Tjahjo melanjutkan bahwa Kemendagri sendiri akan tetap berteguh pada sikapnya—yakni akan menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

    Akan tetapi, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Sedangkan dalam kasus dakwaan Ahok ini terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

    Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

    Merujuk pada hal itu, Kemendagri akan terlebih dahulu menunggu tuntutan jaksa sehubungan dengan pasal mana yang akan digunakan.

    “Supaya jelas, kita tunggu tuntutannya berapa tahun,” pungkas Tjahjo.

    Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjalankan sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/02/2017) tadi.

    Baca juga: Kyai Noer Mantap Dukung Ahok-Djarot Karena Ini

    Sidang lanjutan tersebut berisi agenda “mendengarkan keterangan empat orang saksi” yaitu Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) yang juga sebagai Ahli agama Islam KH Miftahul Akhyar, ahli agama Yunahar Ilyas, ahli hukum pidana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Chair dan ahli pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakkir.