Memanas, Freeport Beri 120 Hari Agar Jokowi Patuhi Kontrak Karya


    SURATKABAR.ID – Secara resmi Freeport McMoran Cooper & Gold Inc menyatakan jika perusahaan telah memberikan pemerintah waktu selama 120 ke depan untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara pemerintah dan juga PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berkenaan dengan izin rekomendasi ekspor yang berdasarkan pada ketentuan Kontrak Karya.

    Richard Adkerson selaku Chief Executive Officer Freeport McMoran menyebutkan jika waktu 120 hari ke depan terhitung sejak pertemuan terakhir antara pemerintah dan PTFI. Dan pertemuan tersebut terjadi pada Jumat lalu (17/2/2017), dan pihak pemerintah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dengan begitu, Adkerson seakan menegaskan jika perusahaan tidak tanggung-tanggung untuk membawanya ke jalur pengadilan internasional atau arbitrase dalam waktu dekat ini. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jalur pengadilan internasional ini disiapkan jika 120 hari ke depan yang diberikan tidak menyelesaikan sengketa yang terjadi.

    “Jadi, hari ini Freeport tidak melaporkan arbitrase tapi kita memulai proses untuk melakukan arbitrase. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan itu dengan pemerintah,” papar Adkerson saat melakukan konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2/2017), seperti yang tertera di cnnindonesia.com.

    Baca juga: Jika Tak Bersedia Patuhi Aturan, Freeport Disarankan Segera Berkemas

    Adkerson menilai  jalur arbitrase layak ditempuh karena pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menjalankan aturan hukum yang dibuatnya sendiri, yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Freeport Indonesia bersikeras jika pemerintah tidak mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang berlaku dalam Kontrak Karya (KK) menjadi ketentuan berdasarkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena berdasarkan UU Minerba, KK tetap sah dan berlaku selama jangka waktunya.

    Selain itu, PT Freeport Indonesia menegaskan jika pihak perusahaan tidak bisa mengubah ketentuan hukum usaha yang sebelumnya telah disepakati oleh PTFI dengan pemerintah dengan dalih untuk menjaga keberlangsungan investasi, pengoperasian dan pengerjan tenaga kerja.

    “Kami tidak dapat melepaskan hak-hak yang diberikan KK yang merupakan dasar dari kestabilan dan perlindungan jangka panjang dari perusahaan kami dan vital terhadap kepentingan jangka panjang para pekerja dan para pemegang saham kami,” jelas Adkerson.

    Baca juga: Presdir Freeport Indonesia Mundur. Kenapa?

    Tidak hanya itu, kata Adkerson, pemerintah sebenarnya telah memberiakn jaminan terkait perjanjian investasi yang telah disepakati bahwa PTFI dan pemerintah akan menjalankan ketentuan yang terdapat di KK. Adapun untuk jaminanya sendiri yang dimaksud adalah surat jaminan dari Menteri ESDM sebelumnya yakni Sudirman Said yang dikeluarkan pada 7 Oktober 2015 yang lalu.

    Oleh karena hal itu, Freeport Mcmoran bersama dengan PTFI mendesak pmerintah agar segera mengeluarkan keputusan terkait hal tersebut. Karena, kepastian hukum merupakan hal utama untuk melangsungkan operasi PTFI di Indonesia. Lantaran kepastian hukum tidak kunjung keluar sejak tanggal 12 Januari 2017 yang lalu, operasi PTFI kian tidak menentu dengan pemberhentian izin ekspor kepada PTFI.

    Dan dampak dari itu, opersional PTFI berkurang sebanyak 60 persen. Sementara, fasilitas pengolahan atau smelter Freeport di Gresik hanya mampu menampung sebanyak 40 persen konsentrat yang dihasilkan.

    Adkerson juga menjelaskan jika alasan itulah yang juga membuat PTFI mengeluarkan rencana Pemutusan Hubungn Kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan. Sehingga PTFI menegaskan jika PHK tersebut bukanlah alat untuk menekan pihak pemerintah.

    “Kami harus mengurangi biaya operasi yang normalnya menghabiskan US$2 miliar setiap tahun dan kami harus pula mengurangi jumlah karyawan,”pungkas Adkerson.