Jika Tak Bersedia Patuhi Aturan, Freeport Disarankan Segera Berkemas


SURATKABAR.ID – Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyebut saat ini PT Freeport Indonesia hanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah harus mematuhi UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Minerba yang dibuat bersama oleh pemerintah dan DPR.

Sedangkan pilihan kedua adalah mematuhi segala peraturan dibawah UU seperti pada PP 01 Tahun 2017 yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia.

“Jika Freeport keberatan, ya silahkan, pilih yang kedua yaitu segeralah berkemas dan cari tambang emas di negara lain,” ujar Adian dalam siaran persnya, Senin (20/2/2017), dilansir republika.co.id.

Adian melanjutkan, 48 tahun yang lalu memang benar Indonesia belum punya sumber daya manusia yang mampu mengelola tambang emas besar dan memanfaatkan teknologi rumit.

Baca juga: Bareskrim Periksa Penyumbang Aksi 212. Siapa?

Namun, saat ini Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Bukan hanya puluhan ribu orang-orang pintar, Indonesia juga telah memiliki BUMN tambang dan sejumlah pengusaha tambang yang kenal teknologi, berkemampuan, serta memiliki aset finansial kuat.

“Kesalahan Freeport terbesar adalah ketika ia menganggap remeh Indonesia, menganggap bisa menggertak Indonesia dengan beragam cara-cara kuno, cara-cara usang, cara-cara zaman kolonial devide at impera,” tuturnya.

Terkait masalah tersebut, Adian meminta agar Indonesia tak takut menghadapi gertakan Freeport ataupun pihak-pihak penyokongnya. Sebab, jika memang Indonesia harus takut, yang harus ditakutkan adalah jika rakyat tidak sejahtera, takut jika mewariskan lingkungan yang rusak pada anak cucu, serta tak menjadi negara berdaulat atas seluruh sumber daya alamnya.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Freeport telah menolak Peraturan Menteri ESDM terkait IUPK, rekomendasi ekspor dan divestasi. Bahkan, mereka juga telah melanggar Permenkeu yang mengharuskan biaya keluar sebesar 10 persen.

Tak berhenti disitu, terkait masalah tersebut Freeport juga berencana mengajukan tuntutan ke jalur abitrase internasional. Hal ini tentu akan menganggu kemitraan yang selama ini telah dibangun.