Pemerintah Tegaskan Tak Ada Negosiasi Ulang dengan Freeport


SURATKABAR.ID – Pemerintah menegaskan tak akan ada lagi kompromi ulang terkait izin usaha Freeport yang berubah. PT Freeport Indonesia yang terletak di Timika, Papua, ini harus mengikuti aturan main Pemerintah perihal izin usaha yang berubah dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Seperti dilansir dari laman Republika, pergantian ini membuat Freeport harus melakukan divestasi 51 persen sahamnya yang kelak akan dibeli oleh Pemerintah di masa yang akan datang.

Menanggapi hal itu, Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ignatius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah benar—bahwa divestasi itu seharusnya telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

“Ini [divestasi], ‘kan, seharusnya memang dilakukan sejak 2009. Ya sekarang diulang lagi, jadi saya rasa sudah benar,” komentar Luhut saat ditemui usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (16/02/2017).

Baca juga: Freeport Ancam Pecat 30 Ribu Karyawannya Jika Pemerintah…

Dalam finansial dan ekonomi, divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset, baik dalam bentuk finansial atau barang. Divestasi bisa juga dikatakan sebagai penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini merupakan kebalikan dari investasi pada aset yang baru.

Terkait divestasi saham tersebut, perusahaan pertambangan Freeport sejatinya tidak boleh menolak keinginan pemerintah. Perusahaan asal Amerika Serikat itu pun tidak boleh melakukan negosiasi ulang, mengingat peraturan ini pun akan diterapkan kepada perusahaan pertambangan yang lainnya—bukan hanya kepada Freeport saja.

Masih menurut Luhut, adanya peraturan ini sudah seharusnya bisa diikuti semua pemegang kontrak karya. Pasalnya, hal ini telah menjadi aturan baku yang dikeluarkan Pemerintah sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha yang berada di Indonesia.

Sementara berkenaan dengan berapa persisnya besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan pertambangan Amerika tersebut, Luhut belum bisa menjelaskan lebih rinci.

Baca juga: Memanas! Bos Freeport Bentak Anggota DPR

Hingga saat ini PT Freeport masih meminta agar pajak yang dibayarkan ke Pemerintah Indonesia bersifat nail down alias tidak berubah-ubah. Sedangkan Pemerintah akan menerapkan sistem prevailing yakni besaran pajak yang bisa berubah sewaktu-waktu.

Wong sudah keluar ini [aturan dari pemerintah]… Masak harus negosiasi?,”‎ pungkas Luhut.