Dalam Pilkada di Daerah Ini PKS Malah Usung Cagub Non Muslim, Apa Alasannya?


SURATKABAR.ID Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang sebuah partai Islam. Namun meski begitu hal tersebut ternyata tidak membuat partai dengan khas warna putih tersebut mewajibkan untuk mengusung paslon beragama Islam dalam pilkada.

Salah satunya dengan upaya mengusung Irene Manibuy menjadi calon Gubernur Papua Barat, dengan pasangannya Abdullah Manaray.

Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera mengatakan, meskipun PKS sebagai partai Islam, pihaknya memiliki alasan untuk mendukung Irene yang memang seorang nonmuslim.

“Yang utama PKS partai seluruh rakyat Indonesia dan berhak siapapun berhak meminta didukung oleh PKS, yang maju eksekutif dan legislatif,” kata Mardani seperti dikutip dari Liputan6.com di Jakarta, Selasa (14/02/2017).

Selain itu, ia memebrikan penjelasan, siapapun yang mendapat dukungan PKS harus memiliki integritas, termasuk Irene Manibuy yang sudah terbukti berintegritas selama menjabat Wakil Gubernur Papua Barat.

“Karena PKS memiliki prinsip have integrity, siapapun yang didukung PKS pasti sudah memiliki integritas yang jelas. Dan (Irene Manibuy) memiliki itu,” tutur dia.

Baca juga: Mantan Bupati Ini Tinggal di Kontrakan, Mengapa?

Mardani kembali mengingatkan, dukungan PKS terhadap Irene Manibuy tidak terkait dengan agama. Melainkan integritas yang dimiliki Irene selama menjadi pejabat publik.

“PKS itu partai Islam tapi dia memberikan peluang bagi siapapun orang Indonesia, apapun latar belakangnya karena Indonesia negara yang bineka dan majemuk,” tandas Mardani.

Irene Manibuy-Abdullah Manaray menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat di pilkada serentak 2017. Pasangan tersebut diusung PKS, PKB, PPP dan Hanura.

Irene-Abdullah, akan bertarung dengan dua pasang calon lain. Mereka adalah Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani yang diusung Partai Nasdem, PDIP, PAN dan PKPI. Kemudian Stepanus Malak-Ali Hindom yang diusung Partai Golkar dan Demokrat.

Sementara hal berbeda dilakukan PKS pada Pilkada DKI Jakarta, dimana Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan lima argumentasi hak angket tentang pengaktifan kembali Basuki Tjahya Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Muzzammil, pengaktifan kembali ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, serta Undang-Undang No10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat 3 dan 4, dan Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Pasal 61 A Ayat 3,4, dan 5.

“Pertama, kekuataan hak angket itu berdasarkan argumentasi bahwa baik didakwa Pasal 156a KUHP maupun Pasal 156 KUHP pengaktifan kembali saudara Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta diduga kuat bahwa Presiden telah melanggar UU No 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1,2 dan 3,” kata Almuzzammil seperti dilansir dari Tribunnews,  Selasa (14/02/2017).

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaMantan Bupati Ini Tinggal di Kontrakan. Kenapa?
Berita berikutnyaWow! Gelandang Andalan AS Roma Ini Terang-Terangan Nyatakan Dukungan Pada Ahok di Pilkada