Daripada Presiden Sebelumnya, Sumarsih Anggap Jokowi Lebih Tak Manusiawi


SURATKABAR.ID – Marina Katarina Sumarsih masih terus berupaya menemui Presiden Joko Widodo. Ia mengakui sudah tiga kali mengirimkan surat permohonan untuk bertemu dengan Jokowi.

Hal ini terkait dengan peristiwa Tragedi Semanggi I yang merenggut nyawa putranya, Bernardus Realino Norma Irmawan, 13 November 1998 silam.

Sumarsih mengatakan, surat pertama dikirimkan bulan Januari 2015, surat kedua Maret 2015, dan yang terakhir pertengahan tahun 2016. Tapi sampai sekarang, Sumarsih belum berhasil bertemu dan berbicara langsung dengan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, tidak pernah ada jawaban yang jelas dari pihak Istana berkenaan dengan kesediaan Presiden untuk bertemu. Demikian seperti diwartakan dalam Kompas, Senin (13/02/2017).

Baca juga: Jokowi Diwawancarai, Pramono Anung dkk Buat Wartawan Gagal Fokus

“Jawaban sih enggak pernah ada, saya yang menelusuri, tetapi kemudian orang staf Sekretariat Kabinet mengatakan, ‘Pak Presiden belum mengagendakan untuk menerima kami keluarga korban’,” tutur Sumarsih di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/02/2017).

Sumarsih sendiri mengakui sebenarnya ia tak mempermasalahkan jika Jokowi tidak dapat secara langsung bertatap muka dengannya. Yang terpenting baginya, Jokowi dan pemerintahan segera secara tuntas membereskan kasus yang menewaskan putranya dengan berkeadilan.

Ini dikarenakan upaya pemerintah selama ini dalam menyelesaikan tragedi Semanggi I, II, dan Trisakti dengan cara rekonsiliasi dinilai tidak tepat oleh Sumarsih.

Seperti diketahui, rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Beberapa contoh rekonsiliasi seperti Rekonsiliasi Bank, yakni proses pencocokan transaksi antara catatan buku bank perusahaan dengan catatan bank dalam Rekening Koran.

Sumarsih mengatakan, mestinya peristiwa berdarah selevel Tragedi Semanggi I tersebut dituntaskan melalui usutan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc.

Oleh sebab itu Sumarsih bersama Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) datang ke KSP untuk memprotes langkah Wiranto membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Langkah Wiranto ini diindikasikan sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara rekonsiliasi.

“DKN itu, kabarnya, itu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara kita, tetapi juga ada catatan di bawahnya, tidak tertutup kemungkinan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini yang kami tolak,” tandas Sumarsih.

Sumarsih juga membandingkan sikap Presiden Joko Widodo dengan presiden-presiden RI sebelumnya. Dia berpendapat bahwa presiden-presiden sebelum Jokowi jauh lebih baik sebab bersedia menerima dirinya dan para korban pelanggaran HAM masa lalu.

Namun faktanya para presiden pendahulu tidak pernah berjualan penyelesaian kasus HAM saat kampanye.

Sumarsih sendiri mengklaim pernah diterima oleh Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, bersama wakil presidennya saat itu, yang saat ini merupakan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sumarsih juga mengaku sudah pernah diterima oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

“Waktu itu, Pak SBY bilang begini, hukum harus ditegakkan, kasus Trisakti, Semanggi I dan II diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Sama Pak Jokowi justru belum [bertemu],” tutur Sumarsih.

Baca juga: Begini Pedasnya Pembalasan Kubu Jokowi Lawan Pidato SBY

Lantaran belum juga menerima tanggapan apa pun dari Jokowi, Sumarsih lantas menilai presiden saat ini lebih tidak manusiawi dibandingkan para pendahulunya.

“Jokowi lebih tidak manusiawi menurut saya,” pungkas dia.