4 Fraksi DPRD DKI Boikot Rapat dengan SKPD Gara-gara Ahok


    SURATKABAR.ID – Pemprov DKI Jakarta kini tengah diboikot oleh sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta. Aksi boikot ini dilakukan dengan menolak rapat bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

    Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Triwisaksana. Ia menyatakan bahwa aksi boikot ini berkaitan dengan ketidakjelasan status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Triwisaksanan menuntut agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera memberikan keputusan terkait status Ahok tersebut.

    Menurutnya, harusnya Ahok kini diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta karena menyandang status terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

    “Selama tidak ada statusnya, kami tidak akan mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja, tidak ada kegiatan lain-lain dengan eksekutif,” tegas Triwisaksana, dilansir kompas.com.

    Baca juga: Jika Mendagri Tak Nonaktifkan Ahok, Demokat Ancam Ajukan Hak Angket

    Tak hanya PKS, tiga fraksi lain, yakni PPP, PKB, dan Gerindra juga sepakat untuk melakukan boikot.

    DPRD DKI Jakarta juga berencana untuk segera menyurati Kemendagri dan Presiden Jokowi agar status Ahok sebagai Gubernur DKI dipertegas. Kejelasan status Ahok ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nantinya tak ada kebijakan yang cacat hukum.

    “Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Ya kan kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa, itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa,” tuturnya.

    Sementara itu, Sumarsono yang menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Orda) DKI Jakarta menyebut bahwa Kemendagri saat ini masih menunggu hasil sidang tuntutan Ahok untuk menentukan apakah ia akan dinonaktifkan atau tetap menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.