Cuitan Menteri Agama Tuai Kritikan dari Pengacara Ahok


SURATKABAR.ID – Cuitan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Twitter terkait pertimbangan agama dalam memilih calon gubernur tak melanggar konstitusi menuai kritik dari salah satu tim pengacara Ahok, Humphrey Djemat.

Humphrey Djemat yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuntut netralitas dari Lukman sebagai Menag.

“Sebagaimana diketahui, Lukman Hakim Saifuddin adalah Menteri Agama yang berasal dari PPP Romahurmuziy, yang mendukung paslon nomor 1. Seyogianya Lukman Hakim Saifuddin dalam posisinya sebagai Menteri Agama harus bersikap netral,” tegas Humphrey dalam keterangan seperti yang dilansir dari Detik, Senin (13/02/2017).

Humphrey sebagai pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyayangkan sikap Lukman. Dia menilai pernyataan Lukman berada pada konteks tanggapan terkait pernyataan Ahok.

Baca juga: Presiden Jokowi Jadikan 15 Februari 2017 Sebagai Libur Nasional

“Pernyataan ini sebagai tanggapan terhadap statement Ahok yang mengatakan, ‘Pilih orang berdasarkan agama melawan konstitusi’,” tutur Humphrey.

Humphrey menjelaskan, Ahok menyatakan kalimat itu dalam posisinya sebagai pasangan calon di Pilgub DKI. Ahok berbicara dalam konteks untuk menghindari sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang tentu berarti melawan konstitusi.

Ada perbedaan momentum yang Humphrey perhatikan. Ahok berbicara saat masa kampanye masih berlangsung, yakni pada 11 Februari 2017. Sementara Lukman mengicaukan hal itu lewat akun Twitter-nya pada 12 Februari 2017. Seperti diketahui, masa kampanye terakhir adalah 11 Februari 2017.

“Ahok berbicara tersebut masih dalam batas waktu terakhir sebelum masuk pada hari tenang kampanye. Sedangkan Menteri Agama [Lukman] menyatakan pendapatnya justru di hari tenang, yang bisa menimbulkan penafsiran melakukan suatu bentuk kampanye terhadap paslon tertentu,” demikian pemikiran Humphrey.

Humphrey berpendapat, Lukman seharusnya bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Lukman juga semestinya bisa menaati hukum. Menurut Humphrey, karena dinilai tidak netral dalam Pilgub, Lukman bisa dikatakan telah melanggar hukum.

“Bisa dibayangkan bagaimana kalau pejabat pemerintah memberikan pernyataannya yang mendukung salah satu paslon, apalagi dalam masa tenang kampanye, ‘kan tidak boleh. melanggar UU itu,” papar Humphrey.

Humphrey juga berharap Presiden ambil tindakan menyikapi tindakan Menag.

Baca juga: 30 Tahun jadi Pengacara, Humphrey Anggap Kasus Ahok Paling Konyol

“Semoga Presiden Jokowi bisa menegur Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar bisa menahan diri dan bersikap netral,” tandasnya.