Presiden Jokowi Jadikan 15 Februari 2017 Sebagai Libur Nasional


SURATKABAR.ID – 15 Februari 2017 merupakan waktu yang ditetapkan untuk pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak,” kutipan keputusan Presiden dilansir cnnindonesia.com.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Jokowi ini bertujuan agar warga negara atau pemilih dapat menggunakan hak suara mereka dengan sebaik mungkin.

Selain itu, keputusan ini juga melihat Pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, yakni pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Baca juga: Terungkap! Ternyata Ini Alasan Mendagri Tak Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur

Isi dari UU tersebut juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, yang menetapkan 15 Februari sebagai waktu pemungutan suara.

Keputusan yang baru saja dikeluarkan oleh Jokowi ini, menurutnya sudah dapat diberlakukan sejak ditetapkan, tanggal 10 Februari 2017.

Dua tahun yang lalu, Jokowi juga mengeluarkan Keppres serupa. Kala itu Jokowi menetapkan 9 Desember 2015 sebagai libur nasional karena menjadi waktu pemungutan suara Pilkada serentak pertama.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional.

Dengan ketetapan tersebut, masyarakat tentu akan lebih leluasa untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan kepala daerah.