Terungkap! Ternyata Ini Alasan Mendagri Tak Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur


SURATKABAR.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertegas keputusannya untuk tidak memberhentikan Basuki Tjaha Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta meskipun telah berstatus sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Ahok akan segera menjabat kembali sebagai gubernur selepas masa kampanye usai.

“Nah besok tanggal 11, masa kampanyenya habis, ya kemudian Plt sudah menyerahkan kembali kepada Pak Ahok dan Pak Ahok terus melaksanakan tugas sebagai gubernur sampai masa berakhirnya dia nanti,” kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2017), dikutip dari republika.co,id.

Baca Juga: Diserang Tak Peduli Kaum Disabilitas, Ahok: Aduh, Ibu Sylvi Kemana Aja?

Pria kelahiran Surakarta tersebut beralasan jika pejabat yang dituntut di bawah lima tahun dan tidak ditahan, tidak akan diberhentikan. Terkecuali jika pejabat tersebut terkena operasi tangkap tangan (OTT). Karena jika OTT maka pejabat tersebut akan ditahan, sehingga harus diberhentikan.

“Semua gubernur yang ada selama saya Mendagri kayak Gorontalo, dia dituntut di bawah lima tahun, dan dia tidak ditahan maka tidak diberhentikan. Kalau ada pejabat yang OTT, kan ditahan, ya diberhentikan,” kata politikus PDIP tersebut.

Mendagri juga menyampaikan jika pejabat yang berstatus terdakwa dengan ancaman hukuman diatas lima tahun atau ditahan karena OTT diberhentikan sementara. Sedangkan pejabat yang dituntut dibawah lima tahun akan diberhentikan setelah setelah ada keputusan hukum tetap (inkrah).

“Pejabat terdakwa, ditahan, diberhentikan sementara. Terdakwa tidak ditahan, dituntut lima tahun, diberhentikan sementara sampai hukum tetap. Kalau dituntut di bawah lima tahun, dia tidak diberhentikan sampai keputusan hukum tetap,” kata Mendagri menjelaskan.

Keputusan Mendagri tersebut disayangkan oleh Pakar hukum tata negara, Asep Warlan. Ia menilai Ahok seharusnya diberhentikan sementara terkait kasus yang sedang menjeratnya.

Sebab, jika mengacu pada UU Pemda, ketika seorang kepada daerah berstatus terdakwa, maka sudah semestinya diberhentikan sementara.

Video: Nekat! Seorang Kakek Berani Beginikan Ahok Saat Blusukan

”Tapi Mendagri menafsirkan harus ada putusan, tapi hemat saya terdakwa, bukan inkrah. Contohnya Ratu Atut (mantan gubernur Banten), tersangka diberhentikan, Ojang Sohandi (mantan bupati Subang) juga begitu,” katanya saat dihubungi, Jumat (10/2/2017).