Fadli Zon Minta Mendagri Nonaktifkan Ahok


    SURATKABAR.ID – Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR mempertanyakan kebijakan Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) sehubungan dengan status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang belum juga dinonaktifkan.

    Permintaan Fadli tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan kedua UU tersebut, Fadli menyimpulkan bahwa begitu seorang pejabat pemerintah daerah menjadi terdakwa, maka status jabatannya pun harus langsung dinonaktifkan. Demikian seperti dilansir dari Kompas.

    “Harus ada satu tindakan sebelum tanggal 11 Februari dari Mendagri untuk nonaktifkan saudara Ahok karena sudah berstatus terdakwa di pengadilan. Ini adalah perintah undang-undang,” tandas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/2017).

    Fadli juga menyertakan contoh nyata dari kasus yang serupa—saat sejumlah gubernur langsung dinonaktifkan setelah menjadi terdakwa. Dia mengingatkan contohnya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang terjerat kasus pidana korupsi.

    Baca juga: 30 Tahun jadi Pengacara, Humphrey Anggap Kasus Ahok Paling Konyol

    Berdasarkan sejumlah fakta tersebut, Fadli mempertanyakan apakah ada alasan khusus di balik kebijakan Mendagri yang sampai detik ini belum juga menonaktifkan Ahok.

    Fadli berpendapat, Menteri Dalam Negeri sudah melanggar hukum jika tak segera menonaktifkan Ahok.

    “Jangan [sampai] nanti terkesan Mendagri membela [Ahok] karena kebetulan kawannya. Saya kira itu tidak boleh, ini negara yang mempunyai aturan hukum,” tegas Fadli.

    Sementara itu, Tjahjo Kumolo sebelumnya pernah mengatakan, petahana yang maju di Pemilihan Kepala Daerah diwajibkan cuti selama masa kampanye.

    Mereka akan aktif lagi sebagai kepala daerah begitu cuti kampanye tuntas. Kemendagri memilih untuk menunggu proses peradilan yang berlangsung untuk kasus Ahok. Kemendagri menunggu sampai jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutan hukum, setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa selesai tuntas.

    Rencananya, calon gubernur nomor urut 2 (Ahok) tersebut akan kembali ke kantornya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Sabtu (11/02/2017).

    Baca juga: Fanspage Pendukung Ahok Bikin Meme Hoax Ridwan Kamil

    Selain itu, Mendagri juga telah menegaskan bahwa pemberhentian sementara terhadap Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya akan terjadi jika ada tuntutan di atas lima tahun penjara terhadap kasus penodaan agama yang saat ini masih berproses. Dan keputusan penonaktifan tersebut menunggu penuntutan oleh JPU.

    Ada pun JPU telah menggunakan Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perkara penodaan agama untuk kasus Ahok yang kini berjalan di persidangan. Pada pasal 156 disebutkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan pada 156a ancaman pidana adalah lima tahun bila Ahok terbukti telah dengan sengaja melakukan penodaan agama.