Kader PKS Jadi Tersangka Korupsi, Ini Reaksi Hidayat Nur Wahid


SURATKABAR.ID – Yudi Widiana Adia yang diketahui merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah ditetapkan menjadi tersangka suap proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Maluku dan Maluku Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yudi diduga telah menerima uang untuk pembangunan jalan tersebut.

Menyikapi dugaan tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sepenuhnya mempersilakan KPK mengusut tuntas kasus tersebut. Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa partainya dari awal mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya telah diketahui bahwa sejumlah anggota dewan Komisi V sudah terlibat dalam jeratan tindak korupsi. Demikian seperti dilansir dari okezone.com.

“Karena yang jelas kami sejak dari awal tidak mendukung korupsi dan kami mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegas Hidayat saat dihubungi hari ini, Jumat (03/02/2017).

Walau pun begitu, Hidayat secara resmi belum mendengar perihal penetapan tersangka terhadap Yudi tersebut. Ia juga berharap penetapan tersangka kadernya itu tak berbau politis apa lagi mengandung agenda terselubung di dalamnya.

“Saya berharap penegakan hukum itu berlaku atas dasar hukum itu sendiri, dan tidak ada agenda di luar hukum itu. Tentu kami persilakan KPK melaksanakan tugas dan kewajibannya,” tegas Hidayat Nur Wahid.

Selain Yudi Widiana Adia, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB yang bernama Musa Zainuddin juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama oleh KPK.

Guna mengusut kasus suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara tersebut, ruang kerja hingga rumah pribadi Yudi pun sudah digeledah oleh penyidik KPK. Yudi diduga telah menerima uang suap untuk memuluskan proyek jalan milik Kementerian PUPR itu.

Ada pun sejumlah anggota Komisi V lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN. Ketiganya diduga menerima sogokan hingga miliaran Rupiah dari Abdul Khoir yang merupakan Direktur dari PT Windhu Tunggal Utama.