Soal Dugaan Penyadapan SBY, Menkominfo: Seperti Kurang Kerjaan Dengerin Itu


SURATKABAR.ID – Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan klarifikasinya dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Rabu (01/02/2017). Ia memberi penjelasan soal dugaan adanya keterkaitan komunikasi antara dirinya dengan fatwa yang dikeluarkan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam menanggapi kasus jeratan penistaan agama terhadap Ahok.

Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informastika menandaskan bahwa tidak ada lembaga negara yang melakukan penyadapan terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian seperti dilaporkan dalam Kompas.

“Setelah saya cek, enggak ada [lembaga negara yang menyadap SBY],” tutur Rudiantara dari Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis (02/02/2017).

Rudiantara mengaku dirinya tidak mendengar langsung pernyataan SBY. Saat SBY menggelar jumpa pers, ia tengah mengikuti rapat paripurna bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Meski pun demikian, ia mengatakan dirinya langsung mengecek pihak-pihak yang terkait setelah wartawan mempertanyakan jumpa pers SBY kepadanya. Namun, Rudiantara tidak menyebutkan secara spesifik kepada siapa klarifikasi itu dilakukan.

“Seperti kurang kerjaan dengerin itu,” tukas Rudiantara.

Rudiantara juga menandaskan bahwa melakukan penyadapan pun ada aturannya. Jika seseorang melakukan penyadapan yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum, hal itu jelas dilarang undang-undang.

“Kecuali yang merupakan kasus hukum,” ungkap Rudiantara.

Di luar hal tersebut, Rudiantara enggan mengomentari lebih lanjut terkait pernyataan SBY.

Ada pun SBY menyatakan dirinya merasa disadap. Ia lalu berbicara banyak hal soal penyadapan, salah satunya mengenai adanya informasi bahwa pembicaraannya telah disadap. Meski begitu, SBY tidak bisa membuktikannya.

Pernyataan SBY ini merupakan reaksi atas fakta persidangan kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini diduga menodai agama.

Dalam persidangan, Humphrey Djemat selaku tim pengacara Ahok mengaku memiliki bukti komunikasi antara SBY dan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin. Hal itu bahkan ditanyakan pengacara kepada Ma’ruf yang dihadirkan sebagai saksi saat persidangan.

“Apakah pada hari Kamis, sebelum bertemu paslon [pasangan calon] nomor satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan, pertama, mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU? Kedua, minta segera dikeluarkan fatwa tentang penistaan agama?” tanya Humphrey Djemat, salah satu pengacara Ahok kepada Ma’ruf Amin dalam sidang kedelapan kasus penodaan agama oleh Ahok.

Meski begitu, tim pengacara merasa tidak pernah menyebutkan bahwa bukti yang mereka miliki adalah benar berupa rekaman fisik atau transkrip percakapan. Bisa saja, menurut tim pengacara, bukti yang mereka pegang adalah dalam bentuk kesaksian.

Selain itu, tim pengacara juga menyatakan tidak akan mengungkapkan apa persisnya wujud bukti yang mereka miliki jika bukan di hadapan pengadilan.

Sebelumnya diketahui bahwa Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin telah mengeluarkan fatwa terkait ucapan Ahok. Fatwa merupakan istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”.

Sedangkan ucapan Ahok di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa (27/09/2016) yang diduga telah menistakan agama tersebut berbunyi, ”… Jadi jangan percaya sama orang, ‘kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya ‘kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan ‘nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka’. Dibodohin gitu, ya..”