Gerindra: Jangan Sampai Karena ‘Ahokgate’, Presiden Diimpeachment


SURATKABAR.ID – Andre Rosiade selaku Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Wasekjen DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempertanyakan kunjungan Luhut Binsar Panjaitan bersama Irjen Pol Iriawan dan Mayjen TNI Teddy Lhaksmana ke kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Ma’ruf Amin.

Seperti dilaporkan dalam jpnn.com, kunjungan yang menimbulkan tanda tanya besar tersebut terjadi pada Rabu (01/02/2017) malam.

“Saya ingin tanya, Pak Luhut datang ke kediaman Kiai Ma’ruf atas perintah Presiden Jokowi atau Ahok? Karena publik melihatnya… Pak Luhut datang untuk menyelesaikan masalah Ahok,” tanya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade di Jakarta, Kamis (02/02/2017).

Andre mempertanyakan hal itu sebab sepanjang pengetahuannya, tugas pokok dan fungsi Luhut di Kabinet Kerja adalah membidangi masalah kemaritiman—bukan menangani kasus yang sedang membelit Ahok sebagai terdakwa kasus penodaan agama.

Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang notabene tak ada sangkut pautnya dengan kasus Ahok.

Andre berpendapat, jika kedatangan Luhut beserta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana itu diposisikan sebagai anak buah Presiden Jokowi, maka sangat jelas bahwa pemerintah tidak netral menyikapi kasus Ahok.

Dan apabila pendapatnya tadi adalah benar, ini berarti sudah semestinyalah presiden memberikan teguran.

“Pak Luhut diperintah presiden atau Ahok? Kalau [diperintah oleh] Ahok, maka Pak Luhut harus ditegur. Bila perlu dipecat,” tandas Andre.

Andre juga menanggapi perihal dugaan adanya penyadapan pembicaraan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Kiai Ma’ruf lewat sambungan telepon.

Jika penyadapan itu memang terjadi, Andre menganggap hal tersebut sangat menyalahi aturan. Itu bahkan bisa merusak demokrasi serta tatanan negara.

Andre membandingkan hal tersebut dengan kasus yang sebelumnya pernah menimpa Presiden ke-37 Amerika Serikat, Richard Milhous Nixon. Lantaran terkena penyadapan, Nixon akhirnya mundur dari jabatan.

Menurut Andre, kasus tersebut bukan tidak mungkin juga terjadi di Indonesia—Presiden Jokowi akan di-impeachment alias dimakzulkan.

“Kepada Pak Jokowi, presiden saya dan presiden seluruh rakyat Indonesia, kalau ini dibiarkan bisa berbahaya. Presiden Nixon jatuh gara-gara skandal penyadapan. Jangan sampai karena ‘Ahokgate’ presiden di-impeachment,” tukas Andre.

Pemakzulan (lebih populer disebut impeachment) adalah sebuah proses dari badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

Pemakzulan bukan selalu berarti pemecatan atau pelepasan jabatan, tetapi hanya merupakan pernyataan dakwaan secara resmi. Ini mirip seperti pendakwaan dalam kasus-kasus kriminal, sehingga pemakzulan seringkali dijadikan langkah pertama menuju kemungkinan pemecatan.

Saat seorang pejabat telah dimakzulkan, ia harus menghadapi kemungkinan dinyatakan bersalah melalui sebuah pemungutan suara legislatif, yang kemudian menyebabkan kejatuhan.

Selain di Indonesia, pemakzulan juga berlaku di bawah undang-undang konstitusi di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Filipina, dan Republik Irlandia.