Pihak Ahok Kembali Laporkan Saksi di Persidangan ke Polisi. Siapa?


SURATKABAR.ID – Sidang kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum juga usai. Sejumlah saksi bergantian didatangkan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah.

Namun, lagi-lagi tim kuasa hukum Ahok melaporkan salah satu saksi karena dinilai telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Saksi itu adalah Wilyudin Abdul Rasyid Dhani yang dituding telah memberikan keterangan palsu terkait tanggal pelaporannya di Polres Bogor.

“Salah satu sakti yang namanya Wilyudin Abdul Rasyid Dhani saat itu memberikan keterangan pertama bahwa laporannya itu dibuat pada tanggal 6 September. Dia menganggap bahwa pada 6 September 2016 Pak Ahok memberikan pidato di Kepulauan Seribu, tapi faktanya itu terjadi pada tanggal 27 September 2016. Demikian juga locus deliciti laporan yang bersangkutan terjadi di Tegalega. padahal peristiwa terjadi di Kepulauan Seribu,” ungkap Urbanisasi, salah satu tim pengacara Ahok, Kamis (2/2/2017) malam, dilansir detik.com.

Urbanisasi juga mengatakan bahwa saat di persidangan, saksi mengatakan bahwa ia didampingi oleh satu orang saat melapor. Namun, saat di konfrontasi dengan pihak Babin dan Banit, ternyata saksi didampingi oleh tiga orang.

“Yang bersangkutan juga sempat mengatakan sebuah statement yang intinya ada tekanan ketika itu bahwa pihak kepolisian, kalau tidak menerima laporan, akan didatangi oleh ribuan massa atau ribuan umat,” imbuhnya.

Atas keterangan Wilyudin di persidangan yang dinilai bertentangan dengan fakta sebenarnya inilah, Urbanisasi menganggap bahwa saksi telah memberikan keterangan palsu.

Dalam laporannya, Urbanisasi menjerat Wilyudin dengan Pasal 242 ayat 1, Pasal 220, 317, dan 318 KUHP terkait memberikan laporan palsu kepada penguasa.

Urbanisasi menambahkan, karena laporan palsu tersebut, kliennya, yakni Ahok, sangat dirugikan.

“Akibat dilaporkannya, klien kami mengalami banyak persoalan, terutama dalam hal menghadapi pilkada. Beliau tidak bisa menghadiri atau melakukan kegiatan kampanye dan harus menyelesaikan banyak kegiatan di luar tapi harus menghadapi persoalan ini,” katanya.