Patrialis Ditangkap KPK, Mahfud M.D.: Jangan Dikaitkan Dengan Agama


SURATKABAR.ID – Penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai murni sebagai penegakan hukum. Demikian penilaian dari Mahfud, M.D., selaku Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, terkait dugaan penerimaan suap tersebut.

Mahfud juga mengungkapkan penangkapan ini tidak ada hubungannya dengan kondisi politik saat ini, termasuk pemilihan gubernur DKI Jakarta. Demikian seperti dilaporkan dalam Kompas.

“Pak Patrialis ini urusan hukum biasa. Jangan dikaitkan dengan agama, pilgub dan sebagainya,” jelas Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin (30/01/2017).

Ada pun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kedua tersebut datang ke Gedung KPK untuk menghadiri rapat perdana tim panitia seleksi Penasihat KPK.

Dalam kesempatan itu, ia juga tak menyangkal sempat ada pembicaraan informal perihal kasus Patrialis dengan para anggota panitia seleksi (pansel) dan pimpinan KPK yang hadir.

“Jadi ini, ‘kan, sudah mau dibawa kemana-mana seakan-akan ini untuk kepentingan Parpol tertentu. Padahal, kalau kita baca satu per satu, bukan hanya Patrialis [yang dijerat KPK]. Dari PDI-P ada Damayanti, Nasdem ada Rio Capella. Dari semuanya, ‘lah,” beber Mahfud.

Ia juga percaya bahwa KPK tidak mendiskriminasi pihak mana pun dalam hal ini. Menurutnya, proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Patrialis ini juga sudah sesuai dengan prosedur.

“Kalau OTT, ya OTT. Jangan dibawa ke soal pilgub dan sebagainya. Lihat saja proses peradilannya nanti,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, diketahui Patrialis ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), hari Rabu (25/01/2017). ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap sebesar 20.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

Rp 2,15 miliar tersebut merupakan pemberian dari Basuki Hariman—seorang pengusaha impor daging, kepada Kamaludin yang merupakan teman dari kedua pihak; Basuki dan Patrialis. Uang tersebut dikatakan diberikan kepada Kamaludin (perantara) sebagai pelicin, agar semoga Patrialis mau membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Ada pun perkara gugatan yang dimaksud yaitu uji materi nomor 129/puu/XII/2015. Pengujian materi tersebut berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sementara itu, Patrialis menepis telah menerima suap. Ia meminta agar para hakim Mahkamah Konstitusi serta masyarakat memahami bahwa dirinya sedang mendapat perlakuan tidak adil. Ia mengatakan dirinya adalah korban penzaliman, bukan seorang pelaku korupsi.

“Demi Allah, saya betul-betul dizalimi. Saya tidak pernah menerima uang satu Rupiah pun dari Pak Basuki,” tandas Patrialis.