Mahfud MD Sarankan Ubah Sistem Rekrutmen Hakim MK


    SURATKABAR.ID – Penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang. Mantan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengusulkan adanya perubahan sistem rekrutmen hakim supaya teruji integritasnya.

    “Saya mengusulkan agar ada perubahan sistem rekrutmen supaya entah di DPR, pemerintah atau di Mahkamah Agung (MA) harus dilakukan oleh sebuah lembaga seleksi yang independen atau panitia seleksi (pansel) yang independen,” papar Mahfud seperti yang tertera di detik.com pada Sabtu (28/1/2017).

    Mahfud menjelaskan jika pansel yang independen itu merupakan pengejawantahan dari pasal 19 UU MK yang mengatur pengangkatan hakim harus partisipatif dan transparan. Mahfud mejelaskan dengan adanya pansel tersebut, masyarakat bisa dilibatkan secara langsung untuk memberikan masukan terkait calon hakim untuk mengurangi praktik kolusi.

    “Jangan lagi DPR milih sendiri lalu kolusi di antara politisi kok potensinya. Presiden kaya gitu disodor-sodorin untuk orang untuk kompensasi politik itu juga potensi terjadi. Saya tidak nuduh tapi itu potensi. Di MA saya usul terbuka dan tidak harus hakim, bisa jaksa, polisi, karena UUD tidak mengatakan diusulkan MA dari kalangan hakim tapi diusulkan presiden tiga orang, DPR tiga orang, MA tiga orang,”  jelas Mahfud MD lebih jelas lagi.

    Mahfud juga mengusulkan jika sebaiknya pengangkatan hakim bukan dari kalangan politikus  Sementara dari untuk pemerintah seperti Hakim MK ini pemerintah mengusulkan untuk mengambil akademisi.

    “Saya mengusulkan yang dari DPR itu kalau politisi silakan, kalau pemerintah saya usulkan akademisi. Dulu kan bagus hasilnya Mukthie Fadjar, Maria Farida, Haryono itu dari pemerintah yang pertama, lalu Asshiddiqie. Itu kan bagus-bagus,” terang mahfud

    Mahfud juga menambahkan jika selama ini ang terjerat korupsi mayoritas berasal dari parpol. Sehingga kedepannya nanti sistem pembagian yang diusulkan bisa dipertimbankan dengan matang.

    “Yang ketangkap itu kan parpol latar belakangnya, sehingga ada pembagian tugas. Kalau dari parpol biar DPR bicarakan lobi-lobi politiknya, akademisi dari presiden, MA itu profesional hukum bisa hakim, pengacara, bisa polisi, bisa jaksa, atau siapa saja dia bisa ambil asal memenuhi UU,” tutupnya.