Fahri Hamzah Dikecam Karena Kicauannya Soal Babu, Rieke: Tapi Itulah Kenyataannya


SURATKABAR.ID – Kicauan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengenai babu menuai banyak kecaman. Meski demikian, Anggota Tim Pengawas TKI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan jika penyataan Fahri tersebut memang sebuah kenyataan.

Sebelumnya, Fahri melontarkan pernyataanya lewat akun twitter pribadinya tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela,” tulisnya.

Rieke mengakui jika ada konotas yang kurang nyaman dari kata ‘babu’. Akan tetapi, politisi PDIP ini menyatakan jika apa yang dikatakan oleh koleganya tersebut adalah sebuah kenyataan.

“Kicauan Fahri Hamzah di twitter seperti menyentil kita semua. Sebagian marah dan mengecam. Memang ada konotasi yang terkesan kasar dari kata babu. Tapi itulah kenyataannya, hidup jadi begitu kasar dan keras bagi mereka yang jadi babu dan diperlakukan sebagai babu, bukan pekerja,” kata Rieke dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (25/1/2017), dikutip dari jawapos.com.

Lebih lanjut, Rieke menjelaskan jika saat ini banyak terjebak pada upaya memperhalus istilah.

“Saya kira sudah saatnya kita tidak terjebak ‘eufemisme’, menghalus-haluskan kata untuk kondisi yang berkebalikan. Menggunakan kata-kata yang sopan untuk menutupi ketidakadilan yang terjadi,” ujarnya.

Rieke juga menjelaskan jika kondisi memprihatinkan yang dialami oleh pekerja nonformal juga sering terjadi di dalam negeri.

“Nasib tragispun bagi ‘babu’ (maaf bukan bermaksud menghina-) terjadi di dalam negeri. Klik saja di Mbah Google, ‘Kekerasan terhadap pembantu’. Pasti langsung keluar rentetan cerita tragis,” lanjutnya.

Untuk itu, mantan pemain sinetron tersebut menyatakan jika sudah waktunya untuk melakukan perbaikan sistem hukum yang melindungi TKI. Tidak perlu saling menghujat dan menyalahkan. Upaya yang bisa dilakukan antara lain, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi UU, agar profesi yang sama di dalam negeri mendapatkan kepastian perlindungan hukum sebagai pekerja, bukan sebagai babu yang tanpa kejelasan status kerja dan hak-hak pekerja.