Tanpa Fatwa, Bangsa Bisa Rusak


SURATKABAR.ID – Din Syamsuddin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), mengungkapkan jika fatwa MUI dikeluarkan memang untuk membentuk watak bangsa yang berakhlak mulia. Fatwa atau sikap keagamaan ini merupakan tanggung jawab dari pembentukan MUI sendiri.

“MUI ini dilahirkan dari pemerintah maupun umat Islam tahun 75. Menjadi jembatan perantara dan kemudian berperan untuk bisa membentuk watak bangsa berakhlak, maka keluarlah fatwa MUI dan kegiatan MUI lain. Ini perlu dipahami sebagai manifestasi, tanggung jawab MUI terhadap bangsa,” papar Din Syamsuddin di Kantor Pusat MUI, di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (18/1/2017), dikutip dari viva.co.id.

Din mengungkapkan dirinya tidak pernah membayangkan akan jadi seperti apa bangsa Indonesia ini jika tidak ada lembaga seperti MUI. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi yang legal dan independen, kata Din.

Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri memiliki penduduk yang rakyatnya mayoritas Islam. Dan fungsi MUI di sini sebagai pandangan keagamaan untuk umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini merupakan moral rebounding bagi seluruh umat Islam di Indonesia meski dianggap bukan sebagai hukum positif.

“Fatwa-fatwa MUI sifatnya merupakan pandangan keagamaan untuk umat Islam, sifatnya dia memang tidak legally. Tapi jangan karena bukan hukum positif, MUI tidak boleh mengeluarkan pandangan keagamaan. Rusak negara ini kalau tidak boleh mengeluarkan pandangan keagamaan,” papar Din.

Pendapat Din tersebut menyusul tentang sikap Kapolri Tito Karnavian menyebutkan  bahwa akhir-akhir ini fatwa MUI berimplikasi luas dan mengganggu stabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat.

“Ini memiliki implikasi hukum yang luas. Karena kasus ini kemudian bergejolak, yaitu ada gerakan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI. Atas nama gerakan ini kemudian terjadi mobilisasi masyarakat dan opini terbentuk. Dengan adanya sikap keagamaan dari MUI, bukan lagi hanya sekadar keterangan ahli, tapi juga semacam keputusan penodaan agama yang sudah jadi domain hukum positif, KUHP. Ini menarik bagaimana sikap keagamaan ini menarik masyarakat,” papar Tito Karnavian, dikutip di detik.com.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaGawat! MUI Nyatakan 2 Mie Instan Ini Mengandung Babi
Berita berikutnyaHabib Rizieq Minta Mediasi, Polisi Menolak