Berteriak ‘Bebaskan Ahok’ Pria Ini Jadi Bulan-bulanan Massa


berteriak-bebaskan-ahok-seorang-pria-jadi-bulan-bulanan-massa

SURATKABAR.IDPada Selasa (10/1/2017), seorang pria berambut cepak diamuk massa yang diduga datang dari anggota Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GPNF MUI). Kejadian tersebut berlangsung di sisi Gedung Kementerian Pertanian di Jalan Harsono.

Pria tersebut diamuk masa lantaran mengucapkan kata ‘Bebaskan Ahok’ di tengah-tengah kerumuman GPNF MUI yang sedang menggelar orasi. Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh seorang pedagang di sekitaran lokasi.

“Dia bilang ‘bebaskan Ahok‘, terus saya bilang ‘kalau ngomong jangan di sini karena ini orang FPI semua’. Tetapi dia masih ngomong jadi kedengaran, jadi orang-orang langsung gebuki dia,” Masto, pedagang di loksi kejadian, Selasa (10/1/2017), dikutip dari viva.co.id

Untung saja petugas kepolisian langsung mengetahui kejadian tersebut dan mengevakuasi pria yang belum diketahui identitasnya itu. Lantas, pria tersebut dibawa masuk ke dalam Gedung Auditorium Kementeraian Pertanian. Karena keroyokan massa tersebut, pria itu mengalami luka dai bagian pelipisnya.

Kejadian tersebut bertepatan dengan sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama kelima yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Sidang kelima ini digelar di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/1/2017).

Sidang kelima ini beragendakan mendengarkan kesaksian dan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi yang dihadirkan ada lima orang yakni, Ibnu Baskoro, Irena Handono, Muh. Burhanudin, Pedri Kasman, dan juga Willyuddin Abdul Rasyid Dhani.

Sekedar mengingatkan, Ahok diduga melakukan penistaan agama pada saat berada di Kepulauan Seribu. Mantan bupati Belitung Timur tersebut diduga telah melakukan penistaan agam karena telah mencatut surat Al Maidah ayat 51. Pelaporan tersebut membuat Ahok didakwa dengan pasal 156a atau 156 KUHP tentang penistaan agama. Dengan hukuman ancaman penjara paling lama lima tahun.