PAN: Semua Naik. Ada yang Turun Satu, Harga Diri


pan-minta-jokowi-realistis-lihat-persoalan-rakyatSURATKABAR.ID – Kenaikan harga saat ini ternyata bukan hanya berlaku untuk kepengurusan surat kendaraan bermotor saja. Kenaikan harga juga berlaku untuk tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan tentu sebagai imbas, merambat ke sektor pangan. Seluruh kebijakan kenaikan harga ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi, demikian sebagaimana diinformasikan oleh merdeka.com, Jumat (06/01/2017).

Hal ini mengundang opini dari pihak Partai Amanat Nasional (PAN), bahwa seluruh kenaikan harga itu berimbas pada turunnya harga diri bangsa kita.

000mulfachriKetua Fraksi PAN di DPR, Mulfachri Harahap, menyampaikan, “Semua naik, kan. Ada yang turun—satu—harga diri. Yang turun, tuh, harga diri kita sebagai bangsa—itu sudah turun,” ungkap Mulfachri prihatin saat dikontak oleh wartawan, Kamis (05/01/2017).

Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, Mulfachri mengatakan bahwa Indonesia sejauh ini sudah mengalami empat kali pemerintahan setelah reformasi. Bila dibandingkan, Mulfachri menilai dalam empat pemerintahan itu, hanya era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sajalah di mana pemerintah benar-benar telah memiliki konsep.

“Pemerintah punya formulasi untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah ekonomi, walaupun ada kekurangan di sana sini, harus kita akui bahwa pemerintahan sebelumnya (era SBY) lebih memiliki konsep untuk mengatasi sejumlah persoalan yang kita hadapi,” demikian papar Mulfachri.

Mulfachri berpendapat, pada era SBY rakyat bisa mendengar penjelasan dari pemerintah terkait persoalan negara, meliputi kenaikan berbagai harga. Bahkan ketika itu juga pemerintahan SBY langsung menyampaikan rencananya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jadi ini masalahnya, ini cara mengatasinya. Harusnya, ya. Atau pada saat beberapa waktu kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa progres yang dicapai dengan program yang diterapkan untuk mengatasi masalah itu sudah dikoordinir,” jelasnya.

Ia pada dasarnya menyambut positif semangat pemerintahan era Jokowi yang lebih memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

Namun, ia juga mengekspektasikan agar di lain sisi pemerintah juga mengingat ada kepentingan yang lebih esensial ketimbang pembangunan infrastruktur. Antara lain yakni segenap kebutuhan mendasar pangan-sandang-papan masyarakat, inflasi tinggi, sampai kepada tingkat pengangguran di Indonesia; faktor-faktor utama yang menunjang kesejahteraan rakyat.

“Bahwa oke infrastruktur penting. Tapi jauh lebih penting untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari—harga tinggi, inflasi tinggi, tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan dan kemudian pemerataan [ekonomi]. Jadi menurut saya, pemerintah harus lebih realistis. Kemudian harus lebih melihat apa sih problem kita sekarang ini. Jelaskan ke masyarakat,” terangnya.

Ada pun yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur sebagaimana canangan rencana pembangunan oleh Presiden mencakup seluruh fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik; untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar guna memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Secara teknik, pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem.