HMI Ajukan Praperadilan atas Penetapan Tersangka Kelima Anggotanya


    hmi

    Koordinator kuasa hukum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Syukur Mandar, menilai bahwa penetapan lima tersangka HMI sebagai tersangka dari kericuhan di aksi unjuk rasa 4 November 2016 tidak tepat.

    Oleh karena itu, dia dan tim kuasa hukum akan mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka tersebut.

    “Kita akan coba menempuh upaya praperadilan ya terhadap penetapan status tersangka ini. Kita lihat perkembangannya,” ujar Syukur di Mapolda Metro Jaya, Selasa (8/11/2016) malam, dilansir oleh detik.com.

    Syukur ragu akan alat bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan kelima anggota HMI sebagai tersangka.

    Menurut dia, pada saat aksi unjuk rasa, kelima anggota HMI ini terprovokasi. Namun, kata dia, bukan hanya kelima anggota HMI ini yang terprovokasi.

    Syukur meminta polisi untuk membuktikan alat bukti yang mereka miliki di persidangan nanti.

    “Ya itu kan kewenangan polisi, kita tidak mempersoalkan itu, itu ranahnya polisi. Tapi untuk membuktikan dia (polisi) punya alat bukti atau tidak, itu kan harus di pengadilan,” ucap dia.

    Pada saat ditanya mengenai alat bukti apa yang kurang oleh tim kuasa, Syukur enggan merincinya.

    “Kita tidak bisa menilai. Nanti di praperadilan, nanti hakim yang menempatkan apakah bukti itu memenuhi unsur alat bukti atau tidak,” kata Syukur.

    Diketahui, dalam menetapkan kelima orang ini sebagai tersangka, polisi mengaku memiliki alat bukti digital berupa foto dan video terkait kericuhan tersebut.

    Kelima orang ini, menurut polisi terekam video maupun foto, sedang menyerang anggota polisi.

    Adapun kelima tersangka dalam kasus ini adalah Sekjen HMI, Amijaya Halim, Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Romadon Reubun, dan Muhammad Rizki Berkat.

    Kelimanya disangka melanggar Pasal 212 jo Pasal 214 KUHP.

    Pasal tersebut mengatur soal kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

    Ancamannya, pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam kericuhan yang waktu itu terjadi, seorang warga meninggal dunia karena asma