Dana Kampanye Anies-Sandi Terbesar, Sedangkan Agus-Sylvi Cuma Segini


kampanyeLaporan awal dana kampanye dari semua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI 2017 resmi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Laporan tersebut berisi rincian mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan setiap pasangan calon.

“Laporan awal dana kampanye semua paslon sudah kami terima pada Kamis (27/10/2016) lalu,” ujar Komisioner KPU DKI, Dahlia Umar, Minggu (30/10/2016). Dikutip dari republika.co.id.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno membenarkan hal tersebut. Seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur telah melaporkan rekening dana awal kampanye kepada KPU DKI Jakarta pada kamis 27 Oktober 2016 yang lalu.

Sumarno menjelaskan, jumlah dana awal kampanye masing-masing pasangan calon yang dilaporkan pun masih minim, bahkan di rekening Ahok melaporkan hanya Rp1 Juta.

“Rekening awal kampanye Anies Baswedan- Sandiaga Uno sebesar Rp. 58juta, Agus Harimurti Yodhoyono-Sylviana Murni sebesar Rp. 5 juta. Sedangkan paslon Basuki Tjahaja Purnama-Ahok sebesar Rp. 1 juta,” ujar Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, No 15, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016), dikutip dari poskotanews.com.

Sumarno berpendapat, saat ini KPU DKI Jakarta berserta tim tengah menggodok jumlah aturan total dana kampanye masing-masing calon. Sementara ini, KPU DKI memberi plafon atau batas dana kampanye sebesar Rp. 93 miliar.

”Tapi itu belum final, masih sedang dibahas,” katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan dana awal kampanye terbesar yaitu pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) diposisi pertama yaitu dengan total Rp 407,5 juta. Perinciannya, Rp 50 juta dikumpulkan oleh paslon, dan sebanyak Rp 357,50 juta dari sumbangan swasta.

Sementara jumlah dana yang sudah terpakai sampai saat ini sebesar Rp 348,77 juta. Perinciannya, pengeluaran untuk pertemuan terbatas sebanyak Rp 79,86 juta, penyebaran bahan kampanye kepada umum Rp 207,50 juta, dan lain-lainnya Rp 61,41 juta. Sisa saldo dana awal kampanye Anies-Sandi menjadi Rp 58,73 juta. Sebanyak Rp 49,90 juta masuk ke dalam rekening tersebut, sedangkan Rp 8,83 juta dalam bentuk tunai.

Di posisi kedua adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot), dengan total Rp 209,94 juta. Perinciannya, uang yang ada di rekening dari pasangan calon sebesar Rp 1 juta, dan dana sumbangan dari gabungan partai politik sebanyak Rp 208,94 juta.

Sedangkan jumlah dana yang sudah terpakai sampai sejauh ini sudah mencapai Rp 182,68 juta. Perinciannya, biaya untuk pertemuan sebesar Rp 28,38 juta, pembuatan desain alat peraga kampanye Rp 51,05 juta, pembelian peralatan, Rp 11,77 juta, dan lain-lainnya Rp 91,47 juta.

Sehingga sisa saldo dana awal kampanye paslon Ahok-Djarot saat ini adalah Rp 27,25 juta. Di antaranya 26,25 juta dalam bentuk tunai, sedangkan yang Rp 1 juta lagi dalam rekening khusus.

Selanjutnya, diposisi paling buncit yaitu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (Agus-Sylvi) dengan total pelaporan Rp 5 juta. Uang tersebut berada dalam rekening khusus mereka. Sejauh ini Belum ada laporan pengeluaran dan pemasukan yang cukup signifikan dari pasangan Agus-silvi.

Tim pengawas KPU, Dahlia menegaskan setiap paslon yang bersaing di Pilkada DKI 2017 hanya diizinkan memiliki satu rekening bank yang sudah didaftarkan secara resmi ke KPU dan hanya diperuntukkan untuk keperluan kampanye. Rincian mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran di rekening tersebut selanjutnya harus dilaporkan ke KPU DKI secara berkala.

KPU juga nantinya akan meminta laporan dari setiap paslon mengenai sumbangan dana kampanye yang masuk ke rekening mereka hingga 20 Desember 2016. Aturan ini bertujuan untuk mengawasi pergerakan keuangan setiap calon agar tidak terjadi kecurangan ataupun money politic.

“Selanjutnya, setiap paslon juga harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka ke KPU DKI paling lambat 12 Februari 2017,” katanya.

Dia menjelaskan, penyumbang atau donatur yang menyumbang untuk paslon tertentu diwajibkan mencantumkan identitas dan sumber uangnya dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan KPU.

“Satu formulir berlaku untuk satu kali transaksi,” ucap Dahlia.

Sumbangan dana kampanye yang diperoleh berasal dari perseorangan dan kelompok / badan hukum swasta. Untuk regulasinya, donasi perseorangan yang bisa diberikan kepada setiap paslon dibatasi maksimal Rp 75 juta per donatur. Sementara untuk donatur kelompok atau badan hukum swasta, nominal sumbangan maksimal dibatasi maksimal Rp 750 juta per kelompok yang Merujuk UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Meskipun demikian, kata Dahlia, tidak ada batasan maksimal mengenai jumlah donatur yang memberikan sumbangannya kepada paslon tertentu.

“Jadi, tidak menutup kemungkinan nantinya satu paslon menerima sumbangan dana kampanye lebih banyak dibandingkan paslon lainnya. Karena jumlah donaturnya juga lebih banyak,” tuturnya.

KPU DKI Jakarta hanya mengawasi dan mengatur batasan jumlah pengeluaran dana kampanye. Salah satu caranya dengan membatasi jumlah kegiatan rapat umum, rapat terbatas, dan penambahan bahan atau alat peraga kampanye (APK) mereka. Semua transaksi tersebut nantinya akan diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU DKI.

“Jadi, secara otomatis, berapa pun banyaknya sumbangan yang diterima paslon, pada akhirnya mereka tidak boleh membuat pengeluaran melebihi batasan yang telah ditentukan KPU,” ujar Dahlia.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaMario Teguh Bakal Segera Diperiksa Polisi
Berita berikutnyaDisc Jockey Cantik nan Menggairahkan, DJ Butterfly, Ditangkap Imigrasi Bali