Jokowi Dituding Lakukan Pencitraan oleh Fahri Hamzah Karena Telat Lapor ke KPK


medium_95fahri-hamzah2-ik

Memang, jika sudah tidak suka, maka apapun akan dinilai negatif di mata seseorang. Hal itu seperti yang ditunjukkan oleh seorang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya melakukan pencitraan setelah melaporkan hadiah dari Rusia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sayangnya, langkah yang dilakukan Jokowi itu menurut Fahri Hamzah hanyalah sebuah trik pencitraan semata. Bahkan Fahri hamzah mengatakan bahwa pelaporan barang gratifikasi itu dapat berbuah blunder bagi sang presiden sendiri.

“Harusnya yang namanya cendera mata dari negara sahabat itu biasa saja, dari zaman Soeharto juga begitu. Hadiah tersebut bisa dimasukkan ke museum. Tapi karena maunya pencitraan malah jadi blunder,” ujar Fahri Hamzah, seperti yang dilansir oleh Tribunnews (29/10/2016).

Fahri Hamzah berpendapat seperti itu karena menganggap bahwa sudah terlambat atau terlalu lama bagi Jokowi untuk melaporkannya ke KPK dan mempertanyakan kenapa tidak secepatnya saja ketika menerima barang tersebut.

Padahal, menurut Fahri Hamzah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, barang gratifikasi harus dikembalikan paling lambat 30 hari setelah diterima. Dan lagi, aturan semacam itu sudah diatur dalam pasal 12C ayat (2). Apabila yang bersangkutan tidak melaporkannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan pasal 12B ayat (1), maka pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai suap.

“Jokowi akan bermasalah jika KPK konsisten dengan sikapnya untuk memberantas korupsi dan tidak pandang bulu,” ujar Fahri Hamzah.

Tidak hanya itu saja, dalam hal ini, Fahri Hamzah juga menyoroti kinerja KPK yang dirasanya tebang pilih karena mau saja menerima laporan gratifikasi tersebut lebih dari tenggat waktu yang ditentukan. Dia beranggapan bahwa seharusnya KPK dapat lebih proaktif dan melakukan penyelidikan lebih jauh kenapa barang baru dilaporkan lebih dari satu bulan.

“Jangan karena pameran pencitraan, maka hukum dihentikan. Kalau mau tegakkan hukum ayo kita tegakkan hukum,” ucapnya kemudian.

Jokowi memang menerima hadiah dari sebuah perusahaan minyak Rusia Rosneft Oil Company saat melakukan kunjungan ke negara tersebut pada tanggal 19-20 Mei 2016 lalu. Jokowi merasa bahwa pemberian barang tersebut masuk dalam kategori gratifikasi dan akhirnya mengirimkannya atau melaporkannya ke KPK pada hari Jumat (28/10/2016) kemarin.

Barang-barang tersebut diberikan secara berkala, yaitu ada paket Gift berupa lukisan dan dalam beberapa waktu kemudian disusul dengan pemberian tea set (perangkat penyaji teh) dan kemudian yang ketiga plakat. Pemberian ketiga hadiah itu melalui PT Pertamina.