Fahri Hamzah Bandingkan Kasus yang Menimpa Dahlan dengan RS Sumber Waras


fahriWakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengomentari proses hukum yang sedang di menjerat mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Fahri menjelaskan, Dalam proses hukum tersebut banyak sekali ditemukan kejanggalan. Ia mengaku heran melihat cara aparat pemerintah dalam menegakkan hukum. Sebab, terbukti ada diskriminasi yang sangat jelas saat aparat penegak hukum memeriksa Dahlan.

Pernyataan Fahri itu ditujukan untuk mengkritisi langkah kejaksaan yang memproses hukum Dahlan Iskan dan menyatakan sebagai tersangka dugaan korupsi pelepasan aset BUMD Jawa Timur. Fahri lalu membandingkan kasus pelepasan aset BUMD Pemprov Jatim, PT Panca Wira Usaha (PWU) tersebut, dengan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, kedua kasus tersebut merupakan sama-sama pelepasan aset yang menimbulkan kerugian negara. Pada kasus RS sumber waras, BPK juga sudah melakukan audit dan menemukan adanya korupsi.

“Kenapa Sumber Waras yang sudah ada temuan BPK tidak diproses, sementara kasus Pak Dahlan, setahu saya tidak ada temuan BPK, diproses?” kata Fahri saat ditemui di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (28/10/2016).

“Maka, inilah jahatnya hukum kalau sudah mulai pandang bulu, bencanalah bangsa ini ke depan,” kata politisi yang dipecat PKS itu.

Oleh karena itu, Fahri memaklumi pernyataan Dahlan yang mengaku sedang diincar oleh  pengusaha. Sebab, penguasa justru akan melindungi pihak tertentu yang seharusnya dijerat secara hukum.

“Cocok kata Pak Dahlan, dia diincar oleh penguasa, karena penguasa sedang melindungi satu kelompok. Lalu, supaya  pemerintah tampak bekerja, dia menghajar kelompok lain. Inilah jahatnya hukum kalau sudah mulai pandang bulu, bencanalah bangsa ini ke depan,” tutur politikus asal Nusa Tenggara Barat itu, dikutip dari jpnn.com.

Fahri juga mencurigai ada intervensi dari luar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam penanganan kasus ini. Karena sudah terjadi belasan tahun lalu dan dimunculkan lagi.

Padahal, lanjut Fahri, BPK tidak menemukan adanya penyelewengan dalam pelepasan aset PT PWU.

“Ini sudah jelas ada intervensi kok. Santai saja, terbuka saja ada apa sih sebenarnya. Kok bisa kasus yang sudah belasan tahun umurnya baru dibuka,” tegas Fahri.

Dahlan sebelumnya mengaku tidak kaget dengan penetapannya sebagai tersangka. Usai penetapan sebagai tersangka, Dahlan juga langsung ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Saya sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa. Dan biarlah sekali-kali terjadi, jadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji selama sepuluh tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, kemudian harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana tapi harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah,” ujar Dahlan di Kejati Jatim.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan Dahlan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU.  Dahlan selaku Direktur Utama PT Panca Wira Usaha ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penjualan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003.

Dilain sisi, jaksa penyidik sudah memiliki cukup bukti bahwa Dahlan mengetahui dan menyetujui penjualan aset itu. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah Dahlan diperiksa selama lima kali sejak 17 Oktober 2016.

Aset yang dijual berupa tanah dan bangunan di Kediri dan Tulungagung. Penjualan aset tersebut diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

Aset tersebut dijual tanpa diumumkan kepada publik dan peserta penawaran pun diduga direkayasa. Aset berupa tanah juga dijual dengan harga di bawah nilai jual obyek pajak.

Pembeli aset itu adalah PT Sempulur Adi Mandiri yang saat ini direksinya juga sudah diperiksa di Kejati Jatim.

Saat ini, Kejati Jatim serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim masih menghitung kerugian negara yang ditimbulkan.

Diberitakan oleh kompas.com, selain Dahlan, mantan Manajer Aset PT PWU, yang menjabat Ketua DPC Partai Hanura Surabaya, Wisnu Wardhana, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus yang sama sejak awal Oktober lalu dan sudah ditahan.