Koordinator Kontras Apresiasi Sikap SBY dan Sebut Jokowi Lamban dalam Penanganan Kasus Munir


download

Walaupun sudah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya tokoh dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir Said Thalib, yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto, namun banyak pihak yang masih merasa bahwa kasus tersebut belum kelar 100%.

Terkait dengan hal itu, baru-baru ini Kontras memberikan apresiasi kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah memberikan penjelasan resmi mengenai dokumen hasil akhir tim pencari fakta kasus kematian pendiri sang pendiri Kontras itu.

Hal itu disampaikan langsung oleh Haris Azhar selaku Kordinator Kontras. Dalam penjelasannya, Haris Azhar mengatakan bahwa Kontras sangat berterima kasih kepada SBY dan para jajaran kabinet di bawanya karena telah memberikan penjelasan runtun dan detail terkait pengungkapan kasus Munir itu walaupun agak terlambat.

“Kontras secara organisasi berterima kasih kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan tim kabinetnya yang sudah menjelaskan secara kronologi proses penanganan, capaian dan kerja kerasnya untuk mengungkap kasus kematian Munir,” jelas Haris Azhar, seperti yang dikutip dari Tribunnews (25/10/2016).

Uniknya, setelah memberikan apresiasi kepada pemerintahan SBY, Haris Azhar justru mengkritik pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi karena terkesan lamban dan kurang tanggap dalam penanganan kasus itu.

Haris Azhar juga berharap bahwa dengan penjelasan dari SBY terkait kasus kematian Munir ini dapat menjadi cermin sekaligus cambuk untuk pemerintahan Jokowi agar dapat cepat dan tanggap untuk mengungkap kasus yang sudah terkatung-katung sejak bertahun-tahun ini.

“Pernyataan itu adalah sinyal kuat bahwa pemerintahan hari ini tidak boleh berpangku tangan untuk mendiamkan dan seolah-olah bingung harus berbuat apa,” lanjut Haris Azhar.

Sebelumnya memang ada laporan bahwa hasil TPF Munir hilang, namun secara tegas melalui pernyataan sikap yang diberikan baik oleh SBY dan mantan jajarannya, dinyatakan bahwa hasil TPF tersebut tidak hilang dan sudah dimasukkan sebagai Arsip Nasional RI di era Seskab Sudi Silalahi.

“Untuk itu, kami di Kontras mendukung kuat ultimatum Suciwati (istri mendiang Munir) agar negara hari ini harus memperjelas rencana penanganan kasus ini seterang-terangnya, seadil-adilnya,” lanjut Haris.

Dalam penjelasannya, Haris Azhar juga mengatakan bahwa memang pada era pemerintahan SBY, anggota TPF Munir telah mengirimkan hasil dari investigasi mereka pada tahun 2005 lalu, namun saat diperiksa, dokumen itu tidak ada di Sekretariat Negara.

Sontak saja, hilangnya hasil TPF Munir itu menjadi polemik dan memunculkan anggapan-anggapan beragam. Ada yang menyebutkan bahwa dokumen tersebut sengaja dihilangkan untuk melindungi otak pembunuhan sampai dengan hal lainnya.

Bahkan, ketika Komisi Informasi Publik memenangkan gugatan Kontras dan meminta pemerintahan SBY untuk mengumumkan hasil TPF ke publik, hal itu tidak dilakukan sampai dengan masa jabatan ayah kandung dari kandidat calon gubernur DKI Jakarta, Agus Yudhoyono itu berakhir dan digantikan Jokowi.

Dengan munculnya pernyataan sikap atas kasus Munir ini, Kontras meminta agar pemerintahan Jokowi dapat sesegera mungkin untuk mengumumkan salinan dokumen hasil TPF tersebut.

“Iya (harus ungkap ke publik),” kata Haris kemudian.