TPF Munir Rekomendasikan Periksa Orang Dekat Jokowi Ini


hendriSalinan dokumen hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib diduga dimiliki oleh Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam salinan dokumen tersebut, tercantum tiga rekomendasi yang diberikan TPF kepada pemerintahan SBY.

“Untuk itu perlu dibentuk sebuah tim baru dengan mandat dan wewenang yang lebih kuat untuk menindaklanjuti dan mengembangkan temuan TPF, serta mengawal seluruh proses hukum dalam kasus ini, termasuk dan terutama yang dapat secara efektif menindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan BIN,” ujar mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi saat membacakan penjelasan salinan dokumen itu, Selasa (25/10/2016), dikutip dari cnnindonesia.com.

Rekomendasi pertama adalah soal komitmen pemerintah meneruskan pengungkapan kasus Munir sampai dicapai sebuah keadilan hukum. SBY memberikan penjelasan tersebut di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Selasa, 25 Oktober 2016. Beliau telah menyiapkan penjelasan itu selama sekitar dua minggu sebelumnya.

Sebelumnya, SBY telah melakukan pertemuan dan pembahasan dengan mantan pejabat Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) seperti mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Da’i Bachtiar, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Widodo AS, dan Djoko Suyanto, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar, Ketua TPF Marzuki Hanafi dan lain-lain.

SBY hanya menyampaikan pengantar dari penjelasan tersebut dan dilanjutkan oleh mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk membacakan hasil dari pertemuan tersebut.

“Para pejabat KIB bertujuan menyegarkan apa yang di lakuan pemerintah dan menindaklanjuti TPF Munir. Peristiwa pembunuhan Munir 12 tahun yang lalu, kegiatan TPF Munir 11 tahun yang lalu. Para mantan KIB, membuka segala catatan dan dokumen agar respons pemberitaan media massa tepat akurat, berdasar fakta yang ada,” kata Sudi, dikutip dari viva.co.id.

Sudi menjelaskan, pemerintah telah memberikan respons agar rekomendasi TPF itu ditindaklanjuti dengan tegas dan profesional. Penegakan hukum tak pernah dihentikan dan terbukti proses pengadilan terhadap pihak yang diduga terlibat pembunuhan Munir berlanjut sampai 2013.

Sudi mengatakan, untuk rekomendasi dibentuknya tim baru, pemerintah saat itu berpendapat berbeda. Alasannya, karena proses hukum lebih tepat dilakukan sesuai system dengan catatan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjalankan tugas secara serius, profesional, dan adil.

Rekomendasi kedua, ada desakan agar Polri melakukan audit atas keseluruhan kinerja tim penyidik TPF kasus meninggalnya Munir.

Pemerintah juga diminta mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas penyidik Polri secara profesional dalam mengusut kasus permufakatan jahat dalam jangka waktu yang wajar.

Tindak lanjut dari rekomendasi itu adalah jumlah penyidik yang mengusut kasus Munir ditambah menjadi 30 orang. Untuk menjaga kesinambungan, Ketua TPF Munir Brigadir Jenderal Marsudhi Hanafi dijadikan ketua tim penyidik Polri untuk kasus Munir.

Sementara rekomendasi terakhir yang diberikan ke pemerintah yaitu TPF meminta agar Polri melakukan penyidikan mendalam terhadap kemungkinan peran sejumlah pihak yang menjabat saat itu di antaranya Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, Vice President Corporate Security Garuda Ramelga Anwar, Deputi V BIN/Penggalangan Muchdi PR, Kepala BIN AM Hendropriyono, Anggota BIN Bambang Irawan dalam kasus pembunuhan Munir.

Terkait rekomendasi itu, pemerintahan SBY menegaskan, pemeriksaan terhadap nama-nama tersebut telah dilakukan. Jika ada yang tidak puas dengan putusan pengadilan terhadap Muchdi PR dan Pollycarpus, hal itu di luar kewenangan Presiden selaku pejabat eksekutif.

Sudi menjelaskan, Munir meninggal pada 7 September 2004 tepat tiga minggu setelah SBY menjabat sebagai Presiden, sejumlah pihak mendesak untuk mengusut kasus tersebut. Munir tewas diduga karena racun arsenik yang dikonsumsinya melalui makanan yang dihidangkan maskapai penerbangan Garuda tujuan Jakarta- Amsterdam.

“Karena berdasarkan info Belanda, Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal,” kata Sudi.

Setelah itu, SBY memerintahkan Polri untuk melakukan penyelidikan. Polri pun mengirim penyidik ke Belanda bersama Ketua Komnas HAM Usman Hamid untuk menindaklanjutinya.

“SBY menyatakan pemerintah akan melakukan penegakan hukum atas meninggalnya Munir. Lalu Imparsial dan Kontras mengusulkan pembentukan TPF,” kata Sudi.

Sudi melanjutkan, pada 22 Desember 2004, Presiden SBY mengeluarkan Keppres 111/2004 tentang pembentukan TPF untuk mengusut meninggalnya Munir dari unsur-unsur Polri, dan kalangan LSM.

“SBY memutuskan TPF membantu kepolisian atau Polri, secara bebas, cermat, adil. TPF tidak melakukan penyelidikan sendiri. Kedua, TPF melaksanakan tugas dalam waktu 2 bulan, dalam pelaksanaannya SBY memperpanjang masa kerja. Tiga, pemerintah mengumumkan hasil TPF, diputuskan temuan TPF diberlakukan sebagai pro justicia, tindak lanjut temuan itu dilakukan penegak hukum,” lanjut Sudi.

Selanjutnya, Sudi mengungkap hasil rekomendasi dari TPF Munir agar diungkap secara tuntas dan transparan dengan keadilan hokum. Serta dibentuk tim penyidik baru dengan mandat kewenangan lebih kuat.

TPF juga merekomendasikan ke Presiden agar memerintahkan Kapolri melakukan audit pada setia penyidik TPF dengan professional. Dalam mengungkap permufakatan jahat membutuhkan jangka waktu yang wajar.

“TPF merekomendasikan Presiden agar memerintahkan Kapolri melakukan penyelidikan terhadap Indra Setyawan, Ramelga Anwar, AM Hendropriyono, Muchdi PR, Bambang Irawan, dalam permufakatan jahat pembunuhan Munir,” sambungnya.
Saat kasus pembunuhan Munir ramai diberitakan, AM Hendropriyono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara pun mencuat. Nama Hendro terseret dalam kasus tersebut lantaran salah satu anak buahnya ada yang dianggap ikut andil dalam pembunuhan Munir.

Namun, Sudi menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi dan para terdakwa terbukti nama Hendropriyono tak memiliki keterkaitan dengan kasus itu.

“Waktu itu tak ditemukam keterlibatan dengan AM Hendropriyono,” ujar Sudi.

Ketua TPF Munir Marsudhi Hanafi mengungkapkan, saat itu nama Hendro masuk radar TPF lantaran kasus pembunuhan Munir bergerak di lingkungan BIN dan sudah seharusnya Hendro selaku pimpinan tertinggi mengetahui hal itu.

Hanya saja, Marsudhi menegaskan, Hendropriyono tidak terbukti terlibat. Namun jika saat ini ada bukti baru mengenai keterlibatan tersebut, maka bisa saja penyelidikan terhadap Hendro dilakukan kembali.

“Waktu itu, ingat ada kata-kata waktu itu, tak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan. Jika sekarang ada yang beri tahu ya buka saja,” ujar Marsudhi.

“Saat itu temuan ke beliau baru dugaan saja,” pungkasnya.