Beranikah SBY Membuka Laporan TPF Soal Kematian Munir?


    munir12 tahun yang berlalu, aktivis HAM Munir meninggal dunia secara misterius. Hal tersebut lantas menyisakan tanda tanya besar.

    Siapa otak pembunuhan Munir?

    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memenangkan gugatan keterbukaan informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP). Putusan itu mewajibkan Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir ke masyarakat.

    Namun, dokumen hasil TPF yang dimaksud hilang sampai saat ini dan masih belum diketahui keberadaannya.

    Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Alexander Lay mengatakan Kemensesneg tidak pernah menerima laporan mengenai dokumen TPF pembunuhan Munir sehingga tidak bisa mengumumkan hasil dokumen investigasi tersebut.

    Alex menjelaskan, berdasarkan keterangan dari Sekretaris sebelumnya yaitu Sudi Silalahi, dokumen investigasi TPF sudah diserahkan kepada Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2005. Namun, hingga kini dokumen tersebut tidak ada dan Kemensesneg sampai saat ini masih belum menerimanya.

    “Yang menerima Pak SBY, sejumlah eksemplar dan sesneg-seskab tidak memegang arsipnya. Itu yang terungkap baik di persidangan maupun publik,” kata Alex di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (12/10), dikutip dari Merdeka.com.

    Saksi pertama sidang sengketa informasi, Hendardi mengatakan dalam dokumen TPF, ada beberapa informasi penting dan sudah diserahkan kepada SBY. Namun sejak laporan tersebut diserahkan, SBY belum pernah mengungkapkan secara terbuka hasil investigasi TPF tersebut.

    “Saya memberikan kesaksian bahwa laporan TPF itu diberikan kepada Presiden melalui ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi,” ujar Hendardi di Gedung PPI, Jakarta, Selasa (2/8/2016) lalu.

    Dia menjelaskan, TPF saat itu tak bisa mengungkapkan seluruh hasil investigasi karena yang berwenang adalah Presiden.

    Munir dibunuh saat melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda, pada September 2004, dengan cara mencampurkan racun pada makanan atau minuman yang dikonsumsi Munir pada saat itu.

    Racun tersebut diduga adalah arsenik. Racun arsenik dapat menyebabkan serangan akut berupa rasa sangat sakit perut akibat sistem pencernaan rusak, muntah, diare, rasa haus yang hebat, kram perut, bahkan hingga syok, koma, dan kematian.

    Saksi kedua yang dihadirkan dalam persidangan, Usman Hamid menyatakan TPF sudah melakukan pertemuan lima kali dengan Presiden SBY.

    Pertemuan pertama yakni pada 3 Maret 2005. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komnas Perempuan Kumala Chandra, Retno Marsudi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Ketua dan Wakil Ketua TPF.

    “Semua laporan kami berikan pada SBY, namun kewenangan untuk mempublikasikan tetap berdasarkan dari SBY,” kata Usman.

    Dia menjelaskan, dokumen tersebut berisikan setiap nama yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhan Munir. Namun, hanya SBY yang mempunyai wewenang membuka penjelasan terhadap masyarakat.

    Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan SBY harus bertanggung jawab lantaran penyidikan kematian Munir yang tewas diracun saat kepemimpinan SBY.

    “Terkait dokumen TPF Munir yang hilang dari arsip Sekretariat Negara, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena TPF dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005,” kata Bonar dalam keterangan tertulis kepada awak media, Senin (17/10/2016) kemarin.

    Bonar menjelaskan, selama 2 periode memimpin Indonesia, SBY memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan TPF. Namun, SBY tidak melakukannya.

    “SBY tidak bisa diam membisu atas putusan KIP yang memerintahkan Kemensesneg membuka dokumen TPF. Sekalipun perintah KIP itu ditujukan pada Sekretariat Negara sebagai institusi, SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik. Setidaknya, karena selama 10 tahun SBY telah gagal menuntaskan kasus yang disebutnya sendiri sebagai ‘the test of our history’,” ujar Bonar.

    Bonar menambahkan, Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF dengan pertimbangan rekomendasi oleh SBY, sehingga Jokowi bisa menuntaskannya.

    “Dengan demikian, hanya pada SBY kita bisa memperoleh penjelasan di mana dokumen tersebut berada,” tandasnya.

    Lalu, akankah kasus Munir dapat diselesaikan? Akankah hilangnya dokumen TPF menunjukkan adanya lembaga negara yang ikut berperan dalam pembunuhan Munir?