Jokowi Dinilai Takut Buka Kasus Munir. Kenapa?


jokowi-munir

12 tahun lalu, aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib tewas dibunuh. Pembunuhan Munir melakukannya dengan racun arsenik yang diduga dimasukkan ke dalam makanan atau minumannya oleh pilot pesawat Garuda Indonesia saat itu, Pollycarpus Budihari Priyanto. Ketika itu, Munir melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam dengan pesawat Garuda Indonesia GA 974 pada 7 September 2004.

Hingga saat ini, publik tidak pernah mengetahui kebenaran dari kasus pembunuhan dan sebab Munir dibunuh.

Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bahrain mengatakan Presiden Joko Widodo takut membuka hasil penyelidikan kasus kematian Munir Said Thalib. Karena dalang pembunuh pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah orang dekat Jokowi. Sehingga Jokowi tidak bisa mengusut tuntas kasus tersebut

Jokowi harus tegas, ada banyak nama yang masuk dalam TPF (Tim Pencari Fakta) itu. Bisa jadi dia takut, sekeliling dia ada nama-nama yang masuk dalam dokumen TPF itu,” ujar Bahrain, di Mahkamah Konstitusi, Jalan  Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 17 Oktober 2016, dikutip dari viva.co.id.

Bahrain mengatakan, Jokowi sebenarnya mengetahui isi dokumen meninggalnya Munir.

“Presiden tak mungkin tidak tahu. Makanya, bisa jadi juga, dia sudah tahu isi barang itu, makanya tidak dibuka-buka. Kita tidak dalam posisi menyimpulkan, tapi dalam perjalanan muncul slentingan-slentingan itu,” ungkap dia.

Bahrain juga menilai, pemerintah tidak serius  mengungkap siapa dalang pembunuhan Munir. Alasannya, pemerintah tetap bersikeras menampik tidak memiliki dokumen hasil penyelidikan TPF tewasnya Munir. Diduga dokumen tersebut hilang misterius dan tidak ada yang pernah mengetahui keberadaan dokumen tersebut.

“Kita bilang dia (pemerintah) kayak main-main saja. Ini negara buka main-main kita ini. Masak negara tidak teratur administrasinya, negara loh, bagaimana kita menemukan silsilah kita kalau negara tidak mencatat, di Belanda itu dicatat,” ungkap Bahrain.

Diketahui, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait permohonan agar pemerintah segera mempublikasikan laporan TPF kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

Hanya saja, dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu tak diketahui keberadaannya. Pemerintah pun mengatakan tidak memiliki dokumen tersebut.

Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto mengatakan, Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM), termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

“Secara moral politik, Jokowi punya beban karena kasus pembunuhan Munir terjadi saat presidennya Megawati dan PDI-P menjadi partai yang berkuasa saat itu,” ujar Ardi saat ditemui di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2016), dikutip dari kompas.com.

Ardi mengatakan, saat masa kampanye pilpres, Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM jika terpilih menjadi presiden. Dan hal tersebut tertuang dalam program Nawacita

“Jangan sampai masyarakat menganggap itu hanya janji kosong dan anggapan Presiden dikendalikan oleh orang di sekelilingnya yang memiliki catatan buruk soal HAM,” kata Ardi.

Selama 12 tahun, saat ini proses pengungkapan auktor intelektual pembunuh Munir hanya bisa mengandalkan keberanian dan kemauan politik Presiden.

Dia menuturkan, aparat penegak hukum tidak bisa dipercaya dalam penanganan kasus tersebut. Sebab, beberapa persidangan yang pernah digelar, menyeret beberapa petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dan menimbulkan sejumlah kejanggalan. Sehingga sangatlah sulit untuk diusut.

“Saat ini kami hanya bisa mengandalkan keberanian dan kemauan politik Presiden. Kalau Jokowi ingin membuktikan komitmennya maka dia harus mampu keluar dari tekanan politik orang-orang di sekitarnya,” ucapnya.

Selain itu, Direktur Imparsial Al Araf mendesak Presiden Joko Widodo agar segera membuka hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir dan menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut.

Araf menuturkan, hasil temuan itu sangat penting untuk menjawab sejumlah kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan. Sekaligus dugaan kuat bahwa pembunuhan itu melibatkan personil Badan intelijen negara.

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo membuka hasil temuan TPF kasus Munir untuk menelusuri siapa aktor intelektual sebenarnya,” kata Araf.

Presiden Jokowi juga harus membentuk tim independen baru dalam upaya mengusut secara tuntas kasus pembunuhan Munir. Agar kasus tersebut dapat terselesaikan dengan transparan sehingga masyarakat tidak lagi dibingungkan terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut

“Di tengah dugaan adanya keterlibatan intelijen dan aparat penegak hukum tidak bisa dipercaya serta diandalkan, maka Presiden harus membentuk tim independen baru,” tuturnya.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaTerungkap, Haji Lulung Ternyata Diam-Diam Telah Temui SBY
Berita berikutnyaAwalnya Gemar Ngupil dan Cabut Bulu Hidung, Akhirnya Hidungnya jadi Begini