Kasus Ahok, Polisi Menyatakan Tidak Berpatokan pada Sikap MUI


ahokMajelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil sikap mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika berkunjung ke Kepulauan Seribu yang dikategorikan sebagai penghinaan Al-Quran

Namun Bareskrim Polri mengaku tidak akan berpatokan pada pernyataan MUI itu dalam mengambil tindakan. Melainkan akan tetap memproses laporan sesuai hukum yang berlaku.

“‎Kami tidak terpengaruh dengan itu. Artinya kami tetap melakukan penyelidikan. Ini kan nuansa politiknya besar sekali. Polisi tidak boleh terbawa dengan nuansa politik,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto, Rabu (12/10/2016) di Mabes Polri, dikutip dari bangkapos.com.

Agus Andrianto menuturkan, langkah awal penyelidikan yakni dengan memeriksa saksi di Kepulauan Seribu. Selanjutnya menyita serta menganalisis video kontroversi dan dijadikan sebagai barang bukti.

Ia menegaskan, anggotanya akan tetap bekerja secara profesional untuk menyelidiki benar atau tidaknya dugaan penistaan agama seperti yang dituduhkan pada Ahok. Tanpa memandang bulu dan melihat apakah dia pejabat publik atau bukan

“‎Nanti kami mintakan tanggapan resmi juga ke MUI, disandingkan dengan ahli bahasa dan ahli pidana. Prosesnya masih panjang,” kata Agus Andrianto, dikutip dari tribunnews.com.

Politikus muda dari Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kemudian angkat bicara. Ia menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuktikan secara jelas bahwa memang benar Ahok menghina Al-Quran. Oleh karena itu ia berpendapat, Ahok sudah tidak pantas dan layak lagi untuk dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta.

“Ahok telah memiliki cacat moral dan bahkan bisa sangat mungkin cacat hukum. Ahok telah menciderai makna ke-Indonesiaan yang rukun, damai, saling menghormati, dan toleran, di antara perbedaan yang selama ini berjalan baik,” kata Ahmad Doli Kurnia melalui pesan singkat, Rabu (12/10/2016).

Ia meminta Polri bekerja secara independen dan adil serta segera memproses semua laporan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok tanpa ada keraguan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi ketegangan mengenai isu penistaan agama tersebut

“Kalau sebelumnya sudah ada beberapa kasus yang diproses, diadili, dan dikenai sanksi hukum terkait kasus penistaan agama,” kata Doli.

Doli menilai, Polri tidak mempunyai alasan apapun untuk membedakan kasus Ahok tersebut dengan kasus masyarakat biasa, meskipun Ahok masih berstatus pejabat publik.

Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan pernyataan bahwa Ahok jelas telah menghina umat muslim.

“Dari pernyataan Ahok beberapa waktu lalu, maka MUI menjelaskan bahwa Ahok telah menghina Alquran dan menghina para ulama,” kata Ketua MUI , Maruf Amin di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Menurut Maruf amin, isi surat Al Maidah ayat 51 berisi tentang larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani untuk menjadi seorang pemimpin.

“Ulama wajib menyampaikan isi surat al Maidah kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib,” kata Maruf Amin.

Namun, ketika kandungan dari surat al Maidah itu dikatakan sebuah kebohongan, maka hukumnya haram dan termasuk penistaan terhadap Alquran. Seperti yang pernyataan yang dituduhkan oleh Ahok.

“Apalagi menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al Maidah adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam,” pungkas Maruf.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaMUI Bongkar Rahasia Kasrin, Tukang Becak yang Mengaku Brangkat Haji Secara Misterius
Berita berikutnyaSadis, Pasien Pengguna BPJS Diusir dari Rumah Sakit