Dituduh Terima Uang Mahar Rp 10 Triliun dari Ahok, PDIP Seret Si Pelapor ke Polisi


MEMINTA PERS KAWAL HASIL PILPRES

Ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 semakin dekat, semakin banyak pula manuver politik sampai dengan saling sindir, hujat atau bahkan tudingan yang dilancarkan banyak pihak untuk dapat menge-goal-kan calon yang mereka usung.

Salah satu kasus yang saat ini sedang menjadi sorotan adalah seorang yang diketahui bernama Hanibal Wijayanta melakukan tudingan dan tuduhan tanpa bukti terhadap calon gubernur DKI Jakarta yang bakal maju dalam Pilkada DKI jakarta 2017 mendatang, yaitu Gubernur DKI Jakarta sekarang ini, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap dipanggil Ahok.

Dalam tuduhannya, Hanibal mengatakan bahwa Ahok telah memberikan uang mahar sebesar Rp 10 triliun ke PDIP melalui akun Facebook dan akhirnya dimuat di sebuah media online.

Tidak terima dituding telah memberikan uang mahar kepada Ahok, maka sejumlah politisi dari PDIP mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Hanibal atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan serangan yang menyudutkan pimpinan partai, Megawati Soekarnoputri.

“Karena ini kami menganggap fitnah, mencemarkan nama baik partai. Kita rapat DPP pada hari Kamis, lalu memutuskan supaya orang yang menyebarkan berita itu kami laporkan ke Polda Metro Jaya,” ujar Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, seperti yang dilansir oleh Liputan 6 (6/10/2016).

Untuk itu, Trimedya mengatakan bahwa melalui rapat DPP, pihaknya telah menyiapkan saksi-saksi dan bukti terkait tuduhan tersebut. Dia juga mengatakan jika apa yang diungkapkan oleh Hanibal itu telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kita berharap pihak kepolisian cepat memrosesnya, sama seperti kasus Obor Rakyat. Supaya orang yang menyebarkan fitnah cepat diproses hukum, apalagi kita khawatir upaya ini kita ketahui Pilkada DKI sudah semakin panas. Berita-berita ini eskalasinya sangat tinggi,” lanjutnya.

Selain Trimedya, Sekretaris Badan Bantuan Hukum Advokasi DPP PDIP Sirra Prayuna juga mengatakan bahwa pemberitaan tersebut membuat nama besar partai tercoreng karena selama ini PDIP tidak pernah memungut mahar politik dari setiap calon yang mereka usung.

Bahkan Sira juga mengetahui bahwa Hanibal adalah jurnalis senior yang seharusnya mengetahui bagaimana mencari dan menulis sebuah berita berdasarkan kode etik jurnalistik.

“Ada berita online dan capture-nya. Hanibal Wijayanta (yang dilaporkan). Di beritanya ini sumber dari seorang menteri, maka biarlah ini terkuak dari menteri siapa. Kalaupun ini ada sumber, kan kode etik jurnalistik harus meng-cross check baik ke Ahok maupun ke partai, apa betul ada mahar. Bagi kami tidak ada tradisi politik ada mahar bahkan kami bergotong-royong,” jelas Sira.

Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian segera membuat delik aduan dengan merilis surat laporan dengan nomor LP/4841/X/2016/PMJ/DITRESKRIMSUSLP/4841/X/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS yang di dalamnya memuat Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Ketika dikonfirmasikan ke pihak terlapor, walaupun mengakui bahwa dia memang menuliskan hal yang menghebohkan itu, akan tetapi Hanibal mambantah bahwa dirinya telah melakukan fitnah terhadap PDIP.

“Saya kan tidak menyebutkan pihak tertentu di situ. Saya belum bisa komentar dulu. Tapi saya sudah coba (konfirmasi ke PDIP) melalui beberapa teman,” ujarnya.