Ini Kata Susi Soal Anggaran KKP yang Disunat Rp 5,5 Triliun Oleh Sri Mulyani


cover

Setelah diangkat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung bergerak cepat dengan melakukan pembenahan di segala sektor, salah satunya adalah dengan pemangkasan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipegang oleh Susi Pudjiastuti.

Menunjukkan sifat profesionalisme dan juga menghormati segala keputusan yang diambil oleh pihak yang lebih berwenang, Susi bersikap wajar dan menanggapi pemangkasan tersebut dengan santai.

Bahkan dia juga mendukung langkah Sri Mulyani melakukan pemangkasan tersebut karena menganggapnya akan menjadi satu hal yang tidak efisien jika anggaran yang digelontorkan negara terlalu besar ke setiap pos pemerintah.

“Saya sangat mendukung keputusan Kemenkeu dan Presiden (memotong anggaran KKP) karena besarnya anggaran di KKP justru membuat kementerian tersebut tidak efisien. Pemangkasan anggaran dilakukan pada tiga tahap yakni Rp 2,9 triliun, Rp 600 miliar, dan terbaru Rp 2 triliun,” jelas Susi seperti yang dikutip dari Kompas (4/8/2016).

Secara keseluruhan, total anggaran KKP sesuai dengan APBN-P 2016 adalah 13,9 triliun dan telah dipotong sebanyak Rp 5,5 triliun atau 42% dari anggaran awal.

Susi berpendapat bahwa selama ini anggaran yang terlalu besar tersebut sering tidak dialokasikan secara produktif dan bermanfaat karena rata-rata hanya digunakan untuk hal-hal sepele, seperti seminar-seminar, perjalanan dinas, lokakarya sampai dengan menyewa konsultan-konsultan.

Sri Mulyani melakukan pemangkasan anggaran ini karena jika tidak dilakukan, maka penerimaan negara dari pajak akan meleset dari target semula atau minus Rp 219 triliun. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun di semua sektor.

“Langkah-langkah yang tadi disampaikan dalam sidang kabinet adalah mengurangi belanja Rp 65 triliun di kementerian/lembaga dan transfer ke daerah,” jelas Sri Mulyani seusai menghadiri rapatkabinet di Istana Negara, Jakarta pada hari Rabu (3/8/2016) kemarin.

Untuk melakukan pemangkasan anggaran belanja tersebut, Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan akan bersama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan serta Bappenas, melakukan penyisiran.

“Intinya, pemotongan dilakukan terhadap belanja yang tidak menunjang prioritas,” lanjut Sri Mulyani.

Walaupun begitu, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa dia dan kementeriannya tidak akan mengotak-atik atau memangkas anggaran di sektor infrastruktur, terutama  yang telah terdapat perjanjian kontak dalam pembangunan.

Dan untuk membantu pemerintah dalam mendapatkan pemasukan dari sektor pajak, selain menyetujui apa yang dilakukan Sri Mulyani, Susi juga melakukan langkah lain, seperti mendesak Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang data-data perizinan kapal yang ada, termasuk mengenai berat dan ukuran kapal karena selama ini ada indikasi manipulasi data sehingga penerimaan pajak untuk negara berkurang.