Ini Hasil Pertemuan Polri dan Haris Terkait Pengakuan Freddy Budiman


1

Masih terkait polemik tulisan dan ucapan Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menjelaskan bahwa ada orang-orang dalam di tubuh Polri, TNI dan BNN yang ikut terlibat dalam aliran masuk narkoba ke Indonesia, seperti yang pernah dituduhkan Freddy Budiman, akhirnya pihak Mabes Polri angkat bicara.

Sesaat setelah Freddy Budiman dieksekusi mati pada tanggal 29 Juli 2016 dini hari dan pernyataannya tentang keterlibatan sejumlah oknum di beberapa instansi hukum negara atas masuknya barang-barang haram ke Indonesia, Kapolri Jenderal Tito Karnivian langsung bertindak cepat dengan mengutus Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Irjen Boy Rafli Amar untuk menemui Haris.

Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 30 Juli 2016 tersebut dihelat guna mempelajari dan mengkaji secara mendalam atas informasi yang diceritakan Freddy kepada Haris pada tahun 2014 itu. Bahkan, hal ini juga bertujuan untuk melakukan klarifikasi jika saja apa yang dikatakan Haris yang mana sudah menyebar ke mana-mana itu kepada masyarakat.

“Kami sudah ada pertemuan. Kalau konten tidak ada yang berbeda, dari konten yang ada di WhatsApp itu. Dia berbicara seperti suasana Pak Haris menerima informasi itu dari almarhum Fredi Budiman pada 2014, dua tahun yang silam. Intinya, informasi yang kami terima tidak jauh berbeda, dalam tulisan yang telah disebarkan,” jelas Boy, seperti yang dikutip dari Jawa Pos (31/7/2016).

Walaupun sudah mendapatkan penuturan dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Haris sendiri, namun Boy mengatakan bahwa sangat sulit untuk menguji tingkat kebenaran informasi karena sang pemilik informasi, yaitu Freddy sudah dieksekusi. Walaupun demikian, Boy mengatakan bahwa pihak Mabes Polri akan terus mencari kebenaran akan informasi tersebut karena sudah diketahui orang banyak yang mana juga imbasnya ke badan-badan yang dituding tersangkut kasus itu.

“Kemudian kalau kita mau konfirmasi ke Pak Freddy, Pak Freddy sudah tidak ada. Jadi kami masih dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tapi kita berdasarkan arahan Kapolri yang jelas prinsipnya akan terus didalami,” lanjutnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa hingga kini pihak Mabes Polri belum dapat memberikan klarifikasi secara mendetail terkait apa yang diungkapkan oleh Haris, terlebih sang bersangkutan juga tidak memiliki daftar nama dan data yang para oknum yang dicatut oleh Freddy.

“Kalau kami lihat tulisannya itu sangat merugikan institusi. Jadi yang disampaikan Haris adalah ungkapan-ungkapan yang sifatnya informasi. Sangat-sangat perlu didalami, karena sumir,” tegasnya.

Boy juga sudah melaporkan hasil pertemuannya dengan Haris kepada Kapolri untuk menerima instruksi lebih lanjut guna menjernihkan permasalahan sekaligus membersihkan nama institusi di mata masyarakat jika ternyata informasi yang dikabarkan ternyata tidak benar.

“Saya juga sudah laporkan ke Kapolri. Nantinya juga akan terus mencermati dan apabila ditemukan hal-hal yang lebih kuat lagi, itu akan semakin bagus informasinya. Kalau ada (pejabat di Mabes Polri) ya. Itu kan sifatnya benar apa tidak, belum bisa dikatakan benar. Tapi yang jelas komitmen kita serius dan tinggi dan juga berkaitan dengan masalah ini,” lanjutnya.

Berkaitan dengan pertemuan ini, Haris juga menyampaikan saran kepada Boy untuk mengembangkan kasus tersebut dan dicari tahu kebenarannya, namun Boy masih belum bernai memutuskan secara sepihak karena semua laporan harus diberikan atau diketahui oleh Kapolri terlebih dahulu.

“Saya sampaikan beberapa petunjuk liputannya, kira-kira bahan keterangan saya yang ini diverifikasi gimana dan lainnya. Saya mengusulkan beberapa hal, lalu Pak Boy ‘oke nanti saya laporkan dulu ke Kapolri,” kata Haris.

Menurut Haris, masalah ini harus sesegera mungkin ditindaklanjuti karena sudah menyangkut masalah hukum dan instansi negara. Jika terlalu lama dan muncul kasus serupa, maka dia mengatakan bahwa jangan salahkan tudingan publik kepada pihak-pihak yang tercatut seperti yang dikatakan Freddy.

“Kalau informasi saya tidak ditindaklanjuti, jika informasi yang saya sampaikan itu juga dianggap tidak cukup secara hukum, tapi besok hari narkoba masih beredar, maka jangan salahkan saya kalau publik tambah marah, kalau masyarakat tidak percaya terhadap aparatur penegak hukum,” tegas Haris.

Haris juga berharap agar laporannya itu mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Kapolri agar kasusnya tidak menguap begitu saja. Dia berpendapat bahwa selama ini ada banyak kasus serupa yang secara perlahan menghilang.

“Saya kan di Kontras kita pengacara-pengacara HAM dan punya pengalaman ribuan kasus kita laporkan ke polisi. Kita tahu menguapnya kaya gimana kasus-kasus itu. Itu kasus yang ringan-ringan, apalagi kasus yang besar-besar seperti ini,” ujarnya.

Dalam informasi yang diterima Haris pada tahun 2014 lalu, Freddy mengaku telah menggelontor miliaran Rupiah kepada beberapa pejabat tinggi di tubuh Mabes Polri, TNI, BNN dan aparat Bea dan CUkai agar dia dapat leluasa membawa masuk narkoba yang dibelinya dari Tiongkok sekaligus melengganggkan bisnisnya.

Menurut Haris, pihak-pihak yang disebutkan di atas sengaja ‘menitipkan harga’ secara beragam atas jenis-jenis narkoba yang dibeli Freddy dari luar negeri itu.

“Orang-orang yang saya telepon itu semuanya nitip (menitip harga). Makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya. Bahkan saya pernah membawa narkoba dengan menggendarai mobil dinas pejabat TNI berbintang dua beserta yang bersangkutan,” ujar Freddy kepada Haris waktu itu.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaWow! Wanita ini Mengucap Syahadat di Atas Motor
Berita berikutnyaAhok Mengaku Salah, Ia Ralat Pernyataan Mengenai Daftar Cagub dari PDIP