Begini Jawaban Pemerintah Atas Permintaan Erdogan Menutup Sejumlah Sekolah di Tanah Air


7_13

Pemerintah Indonesia memberikan respon tegas terkait dengan permintaan Presiden Turki Recep Tayip Erdogan untuk menutup sejumlah sekolah, terkait keterlibatan dana dari Fathullah Gulen, ulama yang diduga menjadi otak kudeta di Turki beberapa waktu yang lalu.

Dilansir dari Tempo, secara pasti Menteri Pendidikan Muhadjir Efendy menolak mentah-mentah permintaan yang disampaikan Kedutaan Besar Turki agar pemerintah Indonesia bisa menutup sejumlah sekolah dan kamus yang diduga berafiliasi dengan Fethullah Terrorist Organisation.

“Sementara, kami akan menolak pihak mana pun yang meminta menutup lembaga-lembaga itu,” kata Muhadjir saat ditemui di Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang, Jumat, (29/07/2016)

Permintaan pemerintah Turki itu tercantum dalam siaran pers yang dimuat di laman resmi Kedutaan Besar Turki pada Kamis, 28 Juli 2016. Ada sembilan sekolah yang dianggap terkait  dengan  organisasi milik Gulen, antara lain Kharisma Bangsa dan Pribadi Bilingual Boarding School, Depok.

Pemerintah Turki juga meminta pemerintah menghentikan kegiatan sebuah lembaga yang diduga menerima pendanaan dari  Gulen yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun Muhadjir menyatakan UIN berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Alasan penolakan itu, menurut Muhadjir, adalah sebagai bentuk perlindungan bangsa, seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Sembilan sekolah itu juga, ucap Muhadjir, tidak dibiayai Turki.

“Mereka (siswa) juga membayar, dan bayarnya mahal, jadi sama sekali tidak terkait dengan Gulen,” ujarnya.

Muhadjir berjanji akan melindungi nasib ribuan siswa dan orang tua. Lantaran sembilan sekolah itu telah mengantongi izin pemerintah, Kementerian Pendidikan juga akan menggunakan izin itu sebagai perlindungan.

“Tidak cukup alasan untuk menutup sekolah karena tidak ada kaitan dengan lembaga yang selama ini dianggap bermasalah dengan pemerintah Turki,” tuturnya.

Menurut Muhadjir, surat keputusan Organisasi Internasional Non-Pemerintah yang dipegang Kementerian Luar Negeri pada 2015 juga menyatakan lembaga Pasiad, organisasi non-pemerintah yang digerakkan masyarakat Turki, sudah tidak ada. Semua guru juga tidak terafiliasi dengan Pasiad.

Siswa kelas XIA Sekolah Menengah Atas Pribadi, Depok, Umar Syaifussdiq, mengaku terganggu dengan isu itu. Selama dia belajar di SMA Pribadi, sekolah tidak mengajarkan soal teroris.

“Belajar bahasa Turki, iya. Itu fitnah. Saya mulai risih,” tuturnya.

Sementara tanggapan tak jauh berbeda juga disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dilansir dari Republika, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait permintaan penutupan beberapa sekolah yang diajukan oleh Pemerintah Turki.

“Sekolah di Indonesia ada di bawah hukum dan aturan Indonesia. Kami tengah melakukan koordinasi untuk mendapatkan kebenaran informasi yang disampaikan dan mengenai kerja sama apa saja yang dilakukan dengan Turki,” ujar Arrmanatha.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaMalaysia Kembali Caplok Pulau Milik Indonesia
Berita berikutnyaAnda Masih Ingat Band Shaden? Mengejutkan Ternyata Sang Vokalis Sekarang Malah Jadi Begini