Indonesia Dinyatakan Bersalah oleh Organisasi Internasional, Kenapa?


17012012552

Walaupun sudah berakhir sejak beberapa dekade lalu, namun kasusnya terus diangkat dan diulas untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Kasus tersebut adalah mengenai kejadian pasca-tragedi 1965 di Indonesia.

Dalam suatu sidang yang dihelat oleh International People’s Tribunal (IPT), Indonesia dinyatakan bersalah atas kejahatan perang terhadap nilai-nilai kemanusiaan, khususnya yang dilakukan oleh pihak militer melalui sistem komando.

Sidang yang dipimpim oleh Hakim Ketua Zak Yacoob yang juga mantan hakim konstitusi Republik Afrika Selatan tersebut mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Indonesia tidak manusiawi karena melakukan penyiksaan sampai dengan penghilangan paksa orang-orang pada pasca-tragedi 1965.

“Negara Indonesia bertanggung jawab dan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan—khususnya yang dilakukan oleh kalangan militer negara tersebut melalui jalur komando. (Kejahatan) atas tindakan-tindakan tak manusiawi seperti dijabarkan berikut,” jelasnya, seperti yang dilansir oleh Time, via Republika (20/7/2016).

“kejadian pasca-tragedi 1965 memunculkan pembunuhan kejam atas sekitar 400 ribu hingga 500 ribu jiwa. Selain itu, pemenjaraan paksa atas sekitar 600 ribu orang. Di dalamnya, terdapat kerja paksa, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, dan penafikan atas kewarganegaraan ribuan orang Indonesia,” lanjutnya.

Dalam pembacaan keputusan bersalahnya Indonesia atas pasca-tragedi 1965 yang disiarkan langsung di beberapa negara, seperti Australia, Belanda, Kamboja, Jerman dan termasuk Indonesia tersebut juga menyatakan bahwa mantan Presiden Soeharto memiliki andil penting dalam rangkaian mass killing dan pembuatan serta penyebaran propaganda di tahun itu.

“(Propaganda) yang disebarluaskan sebagai persiapan untuk melakukan kekejaman,” Zak melanjutkan penjelasannya.

download

Walaupun mengatakan bahwa Indonesia bersalah atas kejadian tersebut, akan tetapi dia juga mengatakan bahwa ada negara-negara lain yang ikut berperan atas terjadinya kekejaman perang itu.

Amerika Serikat (AS), Britania Raya, dan Australia ikut terlibat dalam batas tertentu untuk mendukung aksi kekerasan pasca-peristiwa 1965,” ungkapnya.

Untuk itu, setelah diputuskannya kebersalahan Indonesia setelah kejadian pasca-tragedi 1965, maka sebagai pimpinan negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban yang terkait atau dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Tidak hanya itu saja, pemerintah Indonesia juga wajib untuk melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut.

Dalam tragedi yang terjadi pada tahun 1965 tersebut ada banyak orang yang ditangkap dan kemudian menghilang serta tidak pernah kembali lagi ke keluarganya karena dituduh menjadi simpatisan atau anggota dari partai terlarang di Indonesia, Partai Komunis Indonesia.

Bahkan sampai sekarang pun, belum ada investigasi secara mendalam untuk mengusut tuntas, siapa dalang yang harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya tragedi terbesar di Indonesia pasca-kemerdekaan tersebut.