Ruki Yakin Ada Korupsi di Kasus Sumber Waras, Ini Kata KPK


Taufiequrachman Ruki

Dugaan kasus korupsi RS Sumber Waras hingga kini masih menjadi perbincangan hangat. Ditambah lagi dengan kritik dari berbagai kalangan yang merasa yakin bahwa terdapat indikasi korupsi dalam pembelian lahan tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan keterangan dan menetapkan bahwa tidak ada unsur korupsi dalam pembelian lahan rumah sakit tersebut, namun hingga kini sejumlah pihak masih meyakini bahwa sesungguhnya terdapat unsur korupsi dalam proses pembelian lahan tersebut.

Bahkan, mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki dengan gamblang menyatakan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Hanya saja, ia keheranan mengapa KPK yang saat ini dibawah pimpinan Agus Raharjo dan kawan – kawan tersebut justru menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ruki menegaskan bahwa sebenarnya unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras tersebut sudah terpenuhi. Menurutnya, hasil audit BPK yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar sudah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.

Ruki juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hasil audit BPK.

”Kerugian sudah pasti perbuatan melawan hukum,” kata mantan polisi yang pernah menjadi anggota BPK itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016) seperti dilansir jpnn.com.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Yuyuk Andriati mengatakan bahwa, lembaga KPK tetap bertahan pada kesimpulan sementara yang pernah dipaparkan dihadapan Komisi III DPR.

“Sampai saat itu tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum,” ujarnya di KPK, Senin (27/6/2016).

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saat dikonfirmasi terkait pernyataan mantan Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, ia menjelaskan bahwa KPK tetap konsisten bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam pembelian tanah RS Sumber Waras.

“Ya, bisa jadi kerugian negara ada, itu sebabnya BPK minta DKI kembalikan kerugian sejalan dengan kompetensi BPK. Namun, KPK kan masuk di pintu korupsinya,” ujar Saut melalui pesan singkat, Jumat (25/6/2016) seperti dilansir kompas.com.

Saut menambahkan bahwa berbagai analisis dan perspektif mengenai kasus ini memiliki tujuannya yang sama. Tujuannya adalah berkenaan dengan checks and balances. Saut menegaskan bahwa masing-masing lembaga negara apapun membutuhkan kejujuran dan keterbukaan.

Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa politisi PPP yang juga masuk dalam bursa calon gubernur DKI tersebut menceritakan, bahwa ia mengomentari hasil audit investigatif dan merasa yakin bahwa Pemprov DKI telah terlibat dalam praktik pelanggaran hukum berkenaan dengan pembelian lahan RS Sumber Waras.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaYusril Bongkar Rencana Besar Ahok Jika Menang di Pilgub Jakarta
Berita berikutnyaHobi Berpakaian Tanpa Bra, Putri Madonna Ini Persis Ibunya