CkFaMDQUkAAXPG_Pastinya banyak orang umum sampai politisi Tanah Air yang tahu atau mengenal nama Fadli Zon. Dia beberapa kali mengundang kontroversi yang mengakibatkan dibully massal di media maya.

Kali ini Wakil Ketua DPR tersebut mempertanyakan alasan dan kesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas audit akhir terkait kasus RS Sumber Waras.

Dalam auditnya, KPK menyatakan bahwa tidak ada indikasi atau bahkan bukti terjadinya tindak pidana korupsi pada saat pembangunan RS Sumber Waras tersebut, padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan sebaliknya.

Oleh karenanya Fadli Zon mengatakan bahwa audit yang dilakukan KPK janggal karena secara jelas sudah ada pelanggaran hukum yang mengakibatkan negara merugi sebesar Rp 191 miliar.

“Hasil audit BPK itu harus dikatakan benar, kalau misalkan salah, hasil audit itu harus dibuktikan di pengadilan. Kalau saya lihat ada yang abaikan audit BPK ini KPK seperti bukan lembaga yudisial,” ujar Fadli, seperti yang dilansir dari merdeka.com (18/6/2016).

Bahkan pria yang juga menjabat sebagai Wakil ketua Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra) ini juga secara tegas mengatakan bahwa KPK sengaja mengesampingkan hasil audit BPK sebelumnya dan meniadakan pendapat para ahli.

Dalam sebuah diskusi bertemakan ‘Mencari Sumber Yang Waras’ yang diadakan di Warung Daun Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada hari Sabtu (18/6) lalu, Fadli Zon berpendapat bahwa BPK tetap pada jalurnya karena menggunakan 2 Perpres dalam melakukan audit.

“Ada perpres 71 Tahun 2012 yang jadi dasar. Kemudian ada perpres 40 Tahun 2014. KPK ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran? Dalam temuan BPK menggunakan keduanya,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa data audit yang dilakukan dan digunakan BPK belum cukup untuk dapat dipakai sebagai indikator terjadinya tindak pidana korupsi.

Dia juga mengatakan jika ada pihak yang masih tidak dapat menerima hasil audit KPK, maka dapat menemui dan berdiskusi langsung dengan penyidik dari KPK sendiri. Bahkan ada rencana. KPK akan mengundang BPK untuk kembali melakukan pembicaraan masalah ini bersama.

Dalam kasus ini, sempat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok terseret dalam pusarannya dan tidak sedikit yang berharap agar dia dapat memakai rompi oranye atau masuk bui karena masalah RS Sumber Waras tersebut. Sayangnya, KPK berpendapat bahwa AHok justru tidak terkait apapun dengan kasus ini.