Terbongkar! Ternyata Ibu Saeni Tak Miskin, Punya 3 Cabang Warteg


    ibu saeni

    Polemik terkait Ibu Saeni atau salah satu pedagang yang terkena razia oleh petugas di Serang, Banten, terus mencuat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Bahkan hal ini juga disangkutpautkan dengan isu SARA.

    Mengesampingkan masalah isu SARA yang terjadi, sesaat setelah pemberitaan Ibu Saeni disertai dengan berbagai foto memelas akan dirinya, muncul gerakan massal yaitu donasi kepada perempuan lanjut usia ini yang akhirnya berhasil terkumpul uang sejumlah lebih dari Rp 170 juta.

    Sesaat setelah mendengar ada donasi dalam jumlah besar yang akan diberikan kepadanya, Ibu Saeni mengatakan bahwa dia ingin beristirahat terlebih dahulu dari usaha yang digelutinya selama ini dan juga akan menggunakan uang tersebut sebagai dana untuk mengkuliahkan anaknya serta berangkat umrah bersama suaminya.

    Tentu saja hal ini membuat banyak orang merasa kecewa karena ekspektasi yang dibayangkan tidak sesuai dengan keinginan. Anggapan banyak orang, Ibu Saeni akan meneruskan usahanya dengan menggunakan uang donasi tersebut, ternyata justru akan dialihkan untuk hal lain.

    Selain itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Radar Banten (Jawa Pos Group) yang didapatkan dari petugas Satpol PP Kota Serang, ternyata Ibu Saeni bukanlah orang miskin seperti yang dibayangkan banyak orang.

    Dia adalah seorang pengusaha warung tegal atau warteg yang sudah memiliki 3 cabang di daerah Cibagus, Kaliwadas dan Tanggul.

    “Dari mana dibilang miskin kalau Saeni punya tiga cabang usaha, termasuk bisa menguliahkan anak-anaknya,” ujar salah seorang petugas Satpol PP yang tidak mau disebutkan namanya, seperti yang dilansir dari Jawa Pos (17/06/2016).

    Bahkan menurut petugas, pemberitaan yang dilontarkan berbagai media, termasuk dengan pemahaman yang ditangkap oleh banyak orang, termasuk netizen Indonesia adalah salah.

    Para petugas Satpol PP tersebut memang menyita dagangan Ibu Saeni, namun tidak semuanya dan barang-barang tersebut tidak dimusnahkan, melainkan disimpan di kantor yang mana Ibu Saeni sendiri dapat mengambilnya kembali pada pukul 16.00 WIB agar dapat dijual kembali. Hal tersebut sudah tercantum dalam peraturan daerah atau perda yang mereka jalankan.

    Oleh karenanya, para petugas juga bingung ketika mereka disalakan saat melakukan razia yang sudah sesuai dengan perda yang disahkan.

    “Perda telah dibuat untuk dilaksanakan. Saat ini, publik dan netizen hanya melihat kulit luarnya saja, tanpa melihat kronologis dan mekanisme pelaksanaan penertiban yang dilakukan petugas,” lanjut petugas tadi.

    Bahkan menurutnya, hingga saat ini, KTP dari Ibu Saeni pun masih ada di mereka dan belum diambil oleh yang bersangkutan.

    “Saeni tidak datang ke kantor untuk mengambil KTP dan mendapatkan pengarahan,” katanya.

    Nah, siapa yang salah dalam hal ini? Bagaimana menurut Anda?