Mengenal Manik Marganamahendra, Ketua BEM UI yang Viral Karena Sebut ‘Dewan Pengkhianat Rakyat’


SURATKABAR.ID – Senin (23/9/2019), Aksi Gejayan Memanggil yang dipelopori oleh para mahasiswa beberapa daerah di Indoneisa berhasil menyedot perhatian publik. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Ketua BEM UI yang bernama Manik Marganamahendra yang secara lugas melayangakn mosi tidak percaya kepada DPR RI.

Mosi tidak percaya ini disampaikan dengan lugas dan tanpa berbelit-belit di depan anggota dewan  yakni Masinton Pasaribu fraksi dari PDI Perjuangan dan politikus Gerindra Supratman Andi Agtas dan Heri Gunawan.

Beberapa perwakilan mahasiswa menyampaikan pendapatnya. Salah satunya yang paling lantang adalah Manik yang melontarkan kritik secara langsung. Ia mengganti singkatan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Penghianat Rakyat. Yuk kenalan dengan Manik Maganamahendra.

Baca juga: 10 Tulisan Kocak Poster Demo Mahasiswa di DPR dan Gejayan, Bikin Ketawa Terpingkal-pingkal!

Ketua BEM UI

Ia adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang kerap membagikan berbagai aktivitasnya di akun Instagramnya, yakni @marganamahendra. Beberapa isu yang santer diperbincangkan adalah pelemahan KPK, isu kekerasan di Papua, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebelum menjabat sebagai Ketu BEM UI, ia ternyata terlebih dahulu sebagai Ketua BEM FKM UI sejak 2017.

Manik Berasal dari Bogor

Maik berasal dari Bogor, dari SD sampai SMA ia berdomisili di Bogor. Ia juga pernah melakukan audiensi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kala itu ia berdiskusi mengenai sosial media yang berpengaruh besar terhadap kehidupan anak muda Indonesia. Ia juga merupakan mantan anggota Paskibraka Indoneisa tahun 2013.

Baca juga: Didemo Lantaran ‘Rebut’ Kursi Legislatif, Mulan Jameela Malah Sibuk Lakukan Ini

Ia Merupakan Mahasiswa FKM UI

Manik, sapaannya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Mahasyarakat (FKM) UI. Ia selama ini fokus dengan isu bahaya tembakau. Ia juga menolak dengan tegas RUU Pertembakauan yang dianggap menguntungkan indutri tembakau di Indonesia.

“Katanya RUUP hadir untuk membela para buruh dan petani. Tapi, nyatanya mulai dari tata niaga sampai dengan bagi hasil cukai justru fokus pada pendapatan industri, industri ROKOK,” tulisnya.