Soal Pelemahan KPK, Jokowi Dinilai Mirip SBY Karena Ogah Kotori Tangan


SURATKABAR.ID – Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK menilai langkah Presiden Joko Widodo dalam menangani isu revisi Undang-Undang KPK tak jauh berbeda dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ditukil dari laman CNNIndonesia.com pada Selasa (10/9/2019), koalisi menyebutkan bahwa Jokowi tidak ingin mendapat kesan mendukung revisi. Karena itu ketika tampil di hadapan publik, Jokowi menyampaikan dirinya belum membaca soal revisi UU KPK inisiatif DPR.

“Baik SBY maupun Jokowi menunjukkan pola yang sangat mirip dalam persoalan pelemahan KPK. Mereka berdua tampak tidak ingin berkotor-kotor tangan,” ujar analis politik Arif Susanto sebagai wakil koalisi ditemui di Jakarta, pada Senin (9/9) kemarin.

Arif mengatakan bahwa Jokowi, seperti SBY, senantiasa menunjukkan sikap apologetik, seolah sudah melakukan hal semaksimal mungkin sesuai dengan arah dukungan publik. Sehingga saat putusan akhir tak seperti keinginan publik, ia pun tidak dapat disalahkan.

Baca Juga: Ngabalin: Jokowi Itu Menjadi Orang Papua yang Diwakafkan ke Republik Indonesia

Lebih lanjut, Arif menyatakan bahwa saat ini Jokowi telah memilih untuk secara tidak langsung tegas dalam menolak revisi UU KPK. Dan apabila desakan publik menguat, barulah Jokowi akan bertindak seolah menyelamatkan situasi.

Kondisi serupa pernah terjadi ketika rencana revisi UU KPK digulirkan pada tahun 2011. Pada waktu itu rencana bergulir dari Komisi III di bawah pimpinan politikus Demokrat Benny K Harman.

Saat itu revisi UU KPK bahkan masuk dalam prolegnas. Setelah menuai tekanan dari publik, barulah Presiden SBY memutuskan menunda pembahasan.

“Jokowi sebagaimana SBY, itu bukan cuma indecisive, tapi inkonsisten. Bukan hanya tidak mempu mengambil keputusan yang tegas, tapi juga tidak konsisten,” ujar Arif.

Koalisi dengan tegas menolak revisi UU KPK. Mereka mendesak Jokowi untuk menghentikan rencana tersebut, mengingat saat ini keputusan ada di pihaknya.

“Presiden segera bersikap menolah rencana revisi UU KPK inisiatif DPR RI, dengan tidak mengeluarkan surat presiden,” ujar Direktur Studi Konstitusi (PUSaKO) dari Universitas Andalas Feri Amsari dalam gelaran diskusi tersebut.

Seperti yang diketahui, Jokowi sendiri hingga kini masih meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk mempelajari lebih dalam tentang naskah Revisi UU KPK dari DPR.